DPRD Sulteng Harap APBD 2022 Jadi Instrumen Penurunan Angka Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah menggelar paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulteng tahun anggaran 2022.

Bertempat di ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira, didampingi Wakil Ketua I Arus Abd Karim dan Wakil Ketua III Muharram Nurdin.

Sementara dari Pemprov Sulawesi Tengah dihadiri Pj Sekdaprov Sulteng Faizal Mang.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi di Sulteng Tembus 10,2 Persen

Selain membahas penetapan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2022, agenda paripurna juga mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi DPRD Sulteng.

Fraksi di DPRD Sulteng antara lain Nasdem, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, Hanura, PAN, dan PKS.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira mengungkapkan, pembahasan sekaligus penetapan Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal dalam upaya mendukung penurunan angka atau pengentasan kemiskinan.

Selain itu dapat mendukung terbukanya dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Harapannya agar Upaya-upaya untuk mendukung sektor pendapatan harus dioptimalkan," tutur Ketua DPRD Sulteng, Kamis (25/11/2021).

Dukungan itu seperti dengan memaksimalkan semua sektor untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini paling besar disumbangkan oleh sektor pajak.

"Terutama dari kendaraan bermotor baik roda dua roda empat dan kendaraan-kendaraan besar lainnya," kata Legislator Partai Nasdem tersebut.

Nilam juga menuturkan sektor lainnya perlu dioptimalkan di antaranya pengelolaan BUMD dan pengelolaan aset daerah yang dapat menghasilkan nilai tambah untuk kerjasama bidang pertambangan dan industri.

Pada Prinsipnya semua fraksi menyetujuinya dengan semua pembahasan dan penetapan Raperda APBD tentang nota keuangan yang akan dibawa ke tingkat selanjutnya untuk ditandatangani dan menjadi Peraturan daerah.

Sementara itu Pemprov Sulteng oleh Pj Sekdaprov Faizal Mang mengapresiasi atas dukungan seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Tengah yang menyetujui nota keuangan APBD tahun anggaran 2022 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

"Tentunya hal ini menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembangunan diberbagai sektor," jelas Faizal Mang. (*)