Morowali Hari Ini
VIDEO: Cerita Bupati Morowali Taslim 3 Tahun Pimpin Lumbung Nikel
Taslim-Najamudin juga dihadapkan isu konflik antarsuku di Kecamatan Bahodopi.
TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Bupati Morowali Taslim dan wakilnya Najamuddin dihadapkan berbagai isu negatif di tahun pertama menjabat.
Mulai dari isu Tenaga Kerja lokal di perusahaan tambang nikel PT IMIP, Tenaga Kerja Asing (TKA), hingga isu dampak lingkungan perusahaan tambang.
“Di awal-awal kami menjabat, kami selalu didemo terkait isu lingkungan. Kami langsung bangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya untuk membahas persoalan itu dan kini tidak menjadi isu lagi,” kata Taslim saat menjadi narasumber Tribun Motesa-tesa, dikutip TribunPalu.com, Sabtu (4/12/2021).
Dia menjelaskan, persoalan lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi kepentingan bersama.
“Semua punya kontribusi pada kerusakan lingkungan, tidak hanya perusahaan. Olehnya mari kita diskusi sama-sama,” ujar Elite Nasdem Morowali tersebut berbagi cerita selama 3 tahun memimpin daerah berjuluk Lumbung Nikel itu.
Baca juga: Tepis Isu TKA Tak Bermanfaat Bagi Morowali, Bupati Taslim: Kami Dapat Rp 76 Miliar di Tahun 2020
“Apalagi dengan adanya kawasan industri kita bisa melihat manfaatnya kepada masyarakat.
Hari ini karyawan yang bekerja di PT IMIP itu mencapai 72 ribu orang. Tidak hanya dari Morowali saja, tapi juga provinsi tetangga,” jelasnya menambahkan.
Tak sampai di situ, Taslim juga dihadapkan dengan isu Tenaga Kerja lokal dan tenaga kerja asing, khususnya Lowongan Kerja PT IMIP yang disebut tak memprioritaskan tenaga lokal.
Mantan Wakil Ketua DPRD Morowali itu menyelesaikan persoalan itu dengan menganalisa data dari kepala desa lingkar PT IMIP dan perusahaan.
“Kita menyimpulkan bahwa penyerapan Tenaga Kerja sudah maksimal. Jadi perosalannnya adalah warga desa lingkar perusahaan memang kurang minat bekerja di PT IMIP sehingga Tenaga Kerja dari desa lingkar sedikit juga,” terang Taslim bercerita.
Adapun terkait Tenaga Kerja asing, Taslim memaparkan pendapatan daerahnya dari izin tinggal mencapai Rp 76 miliar di tahun 2020.
“Memang kondisi di lapangan pekerja kita tidak mempersoalkan TKA. Karena TKA itu memiliki skill tertentu yang tidak ada di Morowali. Itu juga dalam rangka percepatan pembangunan pabrik, kalau pabriknya cepat selesai, cepat pula perekrutan tenaga kerjanya,” ucap Taslim.
Baca juga: DPRD Sulteng Minta PT IMIP Membuka Akses Jalan Khusus untuk Karyawannya
Selain isu tenaga kerja, Taslim-Najamudin juga dihadapkan isu konflik antarsuku di Kecamatan Bahodopi.
Banyaknya Tenaga Kerja dari berbagai daerah di kawasan pertambangan sangat memungkinkan terjadi gesekan.
“Saya sampai menginap di sana dua malam. Hasilnya, dibentuklan Kerukunan Keluarga Masyarakat Bahodopi yang anggotanya dari semua suku di kawasan itu. Mereka itulah yang menjaga kondusifitas daerah tersebut,” tutur Taslim.
Taslim meminta semua pihak untuk membicarakan segala persoalan dengan pemerintah agar suasana Kabupaten Morowali tetap kondusif.(*)