Jokowi Diseret dalam Proyek Satelit Kemhan, Mahfud MD: Arahan Presiden Tidak Melanggar Aturan

TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menyelamatkan slot Orbit 123 Bujur Timur pada 2015.

Mahfud MD membenarkan hal tersebut terjadi.

Namun menurut Mahfud MD Presiden Jokowi mengarahkan slot orbit tersebut diselamatkan tanpa melanggar aturan.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga membeberkan bahwa Kemhan saat itu melakukan kontrak sewa satelit sebelum adanya perintah dari Jokowi.

Mahfud MD membeberkan bahwa arahan tersebut keluar pada 4 Desember 2015.

Baca juga: Nama Presiden Jokowi Ikut Diseret dalam Proyek Satelit Kemhan, Ryamizard Ryacudu: Ada Diskresi

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Proyek Satelit Kemenhan yang Bikin Negara Rugi hingga Ratusan Miliar Rupiah

Namun Kemhan telah menjalin kontrak dengan perusahaan terkait pada tanggal 1 Desember 2015.

Penyewaan satelit itu lantas menimbulkan masalah di mana Kemhan tetap melakukan penyewaan satelit meski tidak memiliki anggaran.

Dan pada 13 Oktober 2019, Jokowi kembali mengeluarkan surat arahan agar Menko Polhukam saat itu menyelesaikan masalah yang saat itu muncul.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud sempat menanggapi adanya penilaian terhadap dirinya ingin lepas tangan dari kasus tersebut.

Diketahui Mahfud kekinian harus meneruskan arahan Jokowi supaya Indonesia tidak kehilangan Slot Orbit 123 BT.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 BT di Kemhan, “benar" Presiden memberi arahan agar Slot Orbit tersebut diselamatkan, tentu tanpa melanggar aturan. Arahan itu disampaikan tgl 4/12/15, tapi kontrak dengan perusahaan sudah dilakukan lebih dulu, tanggal 1/12/15. Maaf, di postingan twitter saya tadi tertulis arahan Presiden tanggal 1/12/15. Yang benar adalah 4/12/2015.

Pada tanggal 13/10/17, ada lagi surat tentang arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan masalah yang saat itu muncul. Intinya, tetap diupayakan penyelamatan agar Indonesia tak kehilangan Slot Orbit.

Jadi yang dilakukan Menko Polhukam sekarang ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Slot Orbit yang tersandera oleh kontrak yang bermasalah. Harus berjuang keras untuk menyelamatkan Slot Orbit itu, sebab International Telecommunications Union (ITU) memberi perpanjangan penggunaan slot sampai November 2024, tapi dengan meminta 36 bulan sebelum itu semua kontrak dan spesifikasi teknisnya sudah jelas. Padahal sampai sekarang (sudah tinggal 34 bulan) belum ada syarat itu. Kita berharap Menkominfo dan Menhan bisa mengatasi masalah ini.

Oleh sebab itu, sungguh aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan, apalagi cuci tangan. Ketika ditanya wartawan, saya hanya bilang tak tahu apa yang terjadi sebelum jadi Menko. Justru saya tidak lepas tangan, melainkan turun tangan dan terus berkoordinasi dengan Kemhan, Kemkominfo, Kemkeu, dan Panglima TNI. Mengapa? Ya karena ada arahan dari Presiden agar Slot Orbit tersebut diselamatkan. Kalau saya mau lepas tangan, kan tinggal diam dan membiarkan masalah itu sambil duduk dengan nyaman.