Jokowi Diseret dalam Proyek Satelit Kemhan, Mahfud MD: Arahan Presiden Tidak Melanggar Aturan

Ingat bahwa Majalah TEMPO edisi 27 Februari 2021 telah menulis laporan panjang tentang ini, tapi Menko Polhukam memilih tidak berkomentar agar tak gaduh, tapi terus berusaha mencari solusi dengan koordinasi dan melakukan pemanggilan-pemanggilan.

Mari kita beri keleluasaan kepada Kejaksaan Agung untuk menangani ini. Kejaksaan Agung sudah memegang bahan dan melangkah dengan profesional terkait ini. Kita dukung Kejaksaan Agung," tulis Mahfud MD di akun Instagram pribadinya, Rabu (19/1/2022).

Diketahui sebelumnya mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa saat itu Kementrian Pertahanan memutuskan menyewa satelit karena ada unsur kedaruratan.

Hal itu guna mengisi slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015.

Menurutnya, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain.

Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo waktu itu mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.

"Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan (slot) orbit 123 BT, saya lakukan dan berhasil,” kata Ryamizard dikutip Kompas.id pada Selasa (18/1/2022).

“Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara.”

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Proyek Satelit Kemenhan yang Bikin Negara Rugi hingga Ratusan Miliar Rupiah

Tercatat, pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 yang ada di slot itu keluar dari orbit sehingga terjadi kekosongan di slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Sebagaimana aturan ITU, slot tersebut harus diisi jika tidak mau diberikan ke negara lain.

Selain itu, Ryamizard membeberkan bahwa ada ancaman kedaulatan terhadap negara apabila slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu tak segera diselamatkan, kendati secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai.

Presiden Jokowi, kata Ryamizard, karena itu mengeluarkan diskresi kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ucap Ryamizard.

Lebih lanjut, Ryamizard mengakui bahwa saat memanfaatkan slot orbit tersebut, Kemenhan belum mempunyai anggaran. 

Namun begitu, kata dia, Kemenhan harus tetap menyewa satelit tersebut demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.

"Memang belum ada anggaran. Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit)," ujar dia.