Kemendagri Minta Pemerintah Banggai Manfaatkan BMD untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM - Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Abdullah Ali, menghadiri webinar bertajuk “Penyelesaian Permasalahan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Webinar yang juga sejumlah Kepala Daerah dan Lembaga Negara lainnya ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (9/2/2022).

Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Keuda Kemendagri RI, Agus Fatoni menjelaskan, upaya percepatan penyelesaian masalah pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan berbagai metode.

Pertama, menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Kedua, pensertifikatan aset daerah berupa tanah.

Ketiga, sosialisasi pengelolaan aset daerah khususnya tata cara pemanfaatan. 

Keempat, melakukan inventarisasi BMD. 

Kelima, melakukan pemanfaatan terhadap BMD yang ideal, dan yang terakhir penertiban aset daerah.

Sedangkan terkait permasalahan pemanfaatan aset daerah yang sering dialami pemerintah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi terjadi akibat kurang optimalnya pemanfaatan, belum tertib dan memadainya data BMD.

“Selain itu, diakibatkan pula kapasitas pengelola BMD yang belum optimal, dan juga masih ada BMD yang berada dalam posisi idle atau tidak termanfaatkan," jelas Agus.

Lanjutnya, yang menjadi akar dari masalah yang timbul pada pengelolaan aset daerah adalah jika pelaksanaan pemanfaatan BMD tidak sesuai regulasi.

Kalaupun jika BMD dikelola oleh pihak yang kapasitas dan persyaratannya tidak diatur dalam Undang-undang.

Jika aset daerah dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi sumber PAD.

Mengurangi beban APBD jika BMD terpelihara dengan baik, adanya sarana dan prasarana yang bisa terus bermanfaat, dan yang tidak kalah pentingnya, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. (*)