DPRD Morowali Dorong Hilirisasi Produk Perikanan dan Akses Permodalan Nelayan

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua I DPRD Morowali, Ihwan Moh Thaiyeb, menekankan komitmen DPRD dalam mendorong kebijakan pro-perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. 
• Penguatan sektor perikanan mencakup peningkatan hasil tangkapan, penyediaan sarana-prasarana, akses permodalan, pengembangan hilirisasi, serta pelatihan dan pendampingan nelayan.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali, Ihwan Moh Thaiyeb, menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor perikanan sebagai langkah strategis meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. 

Menurut Ihwan, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Morowali, mengingat wilayahnya yang didominasi kawasan pesisir dan laut. 

Karena itu, ia menilai diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor perikanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Morowali.  

Ihwan menjelaskan, penguatan sektor perikanan tidak hanya sebatas peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana, akses permodalan bagi nelayan, hingga pengembangan hilirisasi produk perikanan.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Apresiasi Keberhasilan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi nelayan agar mampu meningkatkan kualitas hasil tangkapan serta daya saing produk di pasar. 

DPRD Morowali, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program-program yang berkaitan dengan sektor perikanan dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran. 

Dengan adanya kebijakan yang berpihak pada nelayan, Ihwan berharap kesejahteraan masyarakat pesisir di Morowali dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. (*)