Jakarta Kirim Ratusan Prajurit TNI untuk Kepung KKB Papua, Gubernur ULMWP: Menambah Masalah Baru

TRIBUNPALU.COM - Berbagai cara dilakukan untuk mengepung kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Seperti baru-baru ini ada rencana pergeseran ratusan prajurit TNI dari Batalyon Raider Khusus 136/Tuah Sakti, Kodam I/Bukit Barisan ke Kodam XVIII/Kasuari, Papua Barat,

Namun rencana itu disebut belum tentu bisa menyelesaikan masalah di atas Tanah Papua.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) wilayah Adat Domberai, Markus Yenu, Senin (21/3/2022).

Kata Yenu, pola pendekatan militeristik yang digunakan oleh Jakarta ke Papua, justru tidak akan menghentikan masalah di daerah ini.

"Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua, dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer," ujar Yenu, kepada TribunPapuaBarat.com, Senin.

Baca juga: Senjata KKB Papua Tidak Sembarangan, Bisa Tembak Akurat 400 Meter, Digunakan untuk Teror Penambang

Baca juga: Kini KKB Papua Dikejar-kejar Pasukan Khusus Tuah Sakti TNI, ULMWP: Justru Menambah Masalah!

Ia berujar, selama pendekatannya menggunakan militer, maka dia tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kalau gunakan pendekatan militeristik terus, maka akan ada terjadi gesekan di Papua," ungkap Gubernur Papua Merdeka itu.

Untuk itu, kondisi di Tanah Papua saat ini Jakarta harus segera mencari pola baru untuk Papua.

"Kalau dia menambah kekuatan TNI Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini," tegasnya.

 Saat ini, menurut Yenu, Papua hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog.

"Kita dari kelompok Papua merdeka, menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog, dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah yakni PBB," ucapnya.

Ia menilai, pasukan TNI yang ada di dua Kodam di Tanah Papua, telah cukup untuk pertahanan.

Hanya saja, pola pendekatan Jakarta kepada masyarakat di Tanah Papua, harus diubah.

Upaya Dialog