BBM Langka dan Antrean di SPBU, Anggota DPRD Sulteng Sepakat Bentuk Satgas BBM, Libatkan TNI-Polri

“Kami siap membantu mengawasi dan mensosialisasikan kelangkaan BBM dan penyalahgunaannya,” kata Kombes Asep Ahditna.

Sementara Wadir Krimsus Polda Sulteg, AKBP Agus Setiawan mengatakan, dalam hal penindakan diperlukan kerjasama sehingga harus dibentuk Satgas BBM.

“Kami sudah melakukan penindakan baik di Kota Palu dan beberapa kabupaten yang dilaksanakan di Polres. Terkait kelangkaan BBM, ada beberapa temuan kami di lapangan yakni masih banyak mobil siluman, modifikasi dengan tambahan tangki, ada juga yang mengnatri sudah dua kali, serta menggunaka jerigen,” terang AKBP Agus Setiawan.

Olehnya, dia menyarankan agar bisa ditunjuk salah satu pihak yang bertugas mendistribusikan BBM ke tempat atau desa yang jauh dari pertamina, agar mudah melakukan kontrol sehingga BBM tidak dijual ke industri.

Terkait dengan BBM untuk nelayan, AKBP Agus menyarankan agar punya pengisian BBM sendiri, sehingga tidak melalukan pengisian di SPBU pada umumnya.

“Harus diatur mana untuk nelayan, mana untuk kendaraan bermotor sesuai aturan BPH Migas No 4 tahun 2020 menyebutkan kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 liter per hari, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter perhari per kendaraan,” jelasnya.

Untuk itu, perlu pengawasan di masing – masing SPBU, sehingga harus dibentuk satgas bersama.
Sementara dari Biro Ekonomi, Subhan Basir mengakui bahwa pengawasan memang belum maksimal dilaksanakan secara karena salah satunya terkendala dengan anggaran.

“Kami sudah menyurat ke Kabupaten/Kota bahwa pengawasan dibantu oleh kabupaten kota untuk mengendalikan dan pengendalian BBM tepat sasaran dan tepat waktu, digitalisasi ritel,” katanya.

“Kami juga sudah menghimbau kepada BPH Migas, agar memasang spanduk disetiap SPBU tentang larangan penyalahgunaan BBM,” tambahnya.

“Adanya kenaikan BBM, memang mengakibatkan antrian yang sangat panjang dikarenakan ada informasi kenaikan. Disatu sisi antara pertalite dan pertamax terjadi disparitas harga, sehingga mengakibatkan antrian panjang,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak dalam kesempatan itu bertanya tentang perkembangan depot yang ada di Sulteng yang terdiri dari Depot Donggala, Poso, Banggai, Tolitoli dan Moutong, bagaimana perkembangan selama ini dalam hal penambahan kuota BBM.

“Saya berharap ada gambaran dari pertamina, karena tidak menutup kemungkinan ada yang main – main. Sekarang ini antara solar dan dexlite sudah lebi 100%, antara pertalite dan pertamax sudah jauh. Oleh karena itu, kita minta pertamina berikan gambaran berpaa besar kuota setiap depot,” pintanya.

Huismant Bram Toripalu menegaskan, agar secepatnya pertamina memberikan data kepada DPRD Sulteng terkait kuota BBM dari 5 Depat Pertemina di Sulteng, sehingga bisa disimpulkan apakah kuato itu terpenuhi atau tidak.

“Ini yang menjadi dasar untuk kita, memohon tambaha kuota,” katanya.
Terkat Satgas BBM, Huisman menegaskan bahwa jika Satgas itu dibentuk harus didukung dengan dana, sehingga betul – betul bisa bekerja dengan baik.

Sementara Naser Jibran mengatakan, Satgas harus mengawasi SPBU karena di lapangan banyak operator – operator yang mementingkan jerigen dikarenakan adanya fee untuk para operator.