BBM Langka dan Antrean di SPBU, Anggota DPRD Sulteng Sepakat Bentuk Satgas BBM, Libatkan TNI-Polri

Sri Atun menyampaikan bahwa terkait kelangkaan BBM sudah beberpa kali RDP, namun masalah tetap saja terjadi di lapangan.

“Saya masih ingat RDP beberapa waktu lalu, kuota BBM kita dikurangi 15% sehingga terjadi kelangkaan. Hal itu sangat besar berdampak pada ekonomi, mengurangi pendapatan, harga barang naik. Olehnya, saya memohon kepada pihak pertamina, TNI/Polri agar mengawasi dengan benar sehingga BBM yang terbatas itu, bisa terdistribusi dengan tepat,” pintanya.

Sementara Abdul Karim Al Jufri agak sedikit kesal karena sudah beberapa kali rapat dan pihak DPRD sudah berapa kali memberikan solusi, namun kenyataanya solusi itu tidak terlaksna di lapangan.

“Saran dari Korem dan Polda itu baik untuk dilaksanakan, marilah kita laksanakan apa yang sudah menjadi keputusan,” katanya.

Sedangkan Aminullah BK dalam kesempatan itu mengatakan, pembagian kuota dan sistem penyalurannya sudah diatur sedemikian rupa, namun di lapangan tidak terlaksana dengan baik.

“Saya melihat ada pengaturan pengamaan tidak terlaksana dengan baik, kita temukan mobil open yang memuat banyak jerigen,” katanya.

Setelah mendengarkan pedapat dan masukkan dari semua pihak yang dair dalam RDP itu, Ketua Komisi III Sony Tandra akhirnya menyimpulkan beberapa poin hasil RDP itu yakni;

1. Pertamina dan Biro Ekonomi diminta memberikan data kuota BBM dimasing – masing depot.
2. Membentuk satuan tugas (Satgas) BBM dengan merevisi satgas yang sudah ada sebelumnya.
3. Biro Ekonomi akan menyusun pembuatan Satuan Tugas dengan melibatkan TNI/Polri di dalamnya.
4. Biro Ekonomi disarankan untuk membuat surat ke BPH Migas untuk penambahan kuota BBM.
5. DPRD Sulteng akan segera berkonsultasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota BBM di Sulteng.

Rapat akhirnya ditutup, setelah semua poin rekomendasi selesai disampaikan dan menjadi hasil RDP ini. (*)