Luhut Emban Banyak Jabatan, PDI Perjuangan: Presiden Mestinya Bagi-bagi Tugas ke Tokoh Lainnya
"Padahal mestinya Pak Presiden juga bagi-bagi tugas itu kepada tokoh-tokoh lain banyak orang di republik ini kok, tidak harus juga semua kepada PDIP,"
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Luhur Binsar Panjaitan baru saja ditunjuk Presiden Jokowi jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Artinya bertambah satu lagi jabatan yang diemban oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menilai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan terlalu diberi kepercayaan begitu besar dari Presiden Jokowi.
Dia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi.
"Padahal mestinya Pak Presiden juga bagi-bagi tugas itu kepada tokoh-tokoh lain banyak orang di republik ini kok, tidak harus juga semua kepada PDIP," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan urusan republik tersebut besar dan berat, dan karena itulah mengurus negara harus secara kekeluargaan untuk mencapai tujuan nasional.
"Keberhasilan politik itu tergantung bagaimana partisipasi politik. Masyarakat negara ini besar, manusia pintar banyak, jadi Pak Jokowi berhasil kalau partisipasi politik masyarakat juga banyak. Orang pintar banyak yang ikut berpartisipasi untuk memikirkan kemajuan bangsa ini lebih baik," kata dia.
Dia menambahkan bahwa Presiden sendirilah yang tahu soal hal tersebut.
"Tapi menurut saya, Pak Jokowi juga harus bagi-bagi kekuasaan. Kenapa mesti ditumpukkan ke satu orang?" pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Dalam Perpres tersebut Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," bunyi pasal 7 ayat 1 huruf a Perpres tersebut dikutip tribunnews, Jumat, (8/4/2022).
Sementara itu Wakil Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang kini dijabat Airlangga Hartarto sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 hutuf b.
Kedudukan Dewan SDA Nasional sendiri yakni lembaga non struktural yang bertanggungjawab langsung pada Presiden.
Adapun tugas dari Dewan SDA Nasional dijabarkan di pasal 5 Perpres tersebut, di antaranya yakni:
