Fraksi PDIP Protes Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, Bongkar Kedekatan Luhut dengan Mafia
Presiden Joko Widodo kembali memberikan tugas baru kepada Luhut Binsar Panjaitan urus minyak goreng.
lihat foto
Deddy berpendapat, masalah minyak goreng terkait dengan konsistensi penegakan hukum dan membenahi rantai pasokan, serta cadangan bahan baku minyak goreng.
"Tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, pemda sudah sangat jelas.
Musuh dari kelangkaan itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan," jelas Deddy, dikutip dari Kompas.com.
Diketahui, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan agar mengurus sengkarut distribusi minyak goreng.
Luhut Menteri Segala Urusan
Bukan tanpa alasan Luhut disebut sebagai menteri segala urusan di kabinet Presiden Joko Widodo.
Sebab selain karena selorohannya yang sering kontroversial, Luhut banyak mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam.
Bahkan, Luhut juga disebut-sebut menjadi menteri Jokowi yang memiliki wewenang seluas lautan.
Pada tahun 2018, politikus Gerindra Ferry Juliantono menyoroti berbagai pernyataan Luhut yang sering berada di luar tugas pokok dan fungsinya.
Maka menurutnya, tak heran banyak orang yang kemudian menjuluki Luhut sebagai "super minister".
"Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian.
Jadi memang orang melihat dia super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry dalam acara Satu Meja bertajuk "Gerilya Sang Jenderal" di Kompas TV, Rabu (5/9/2018), dikutip dari pemberitaan Kompas.com 5 Juli 2019.
Menurut Ferry, Luhut merupakan tangan kanan Jokowi.
Ia menilai Luhut menjadi sosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden.
Soal tudingan sebagai menteri segala urusan, Luhut sudah pernah angkat bicara. Menurut dia, posisinya sebagai menteri koordinator harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya.
