Fraksi PDIP Protes Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, Bongkar Kedekatan Luhut dengan Mafia

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo kembali memberikan tugas baru kepada Luhut Binsar Panjaitan.

Meski menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), namun Luhut diberikan tugas baru urus minyak goreng.

Padahal urusan minyak goreng tersebut disebut seharusnya diurus oleh menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri yang dujuluki Menteri segala urusan tersebut juga menyatakan siap untuk mengurus minyak goreng.

Luhut ditunjuk setelah Jokowi memutuskan untuk mencabut larangan ekspor bahan dan minyak goreng.

Namun penunjukan Luhut untuk mengurusi polemik minyak goreng ternyata menuai protes dari sejumlah pihak.

Salah satunya adalah politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus.

Deddy menganggap, penunjukan Luhut Binsar Panjaitan (LBP), untuk mengurusi polemik minyak goreng, tidaklah tepat.

Deddy menyebut Luhut sudah banyak pekerjaan sebagai menteri koordinator.

Apalagi polemik minyak goreng ini merupakan domain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajaran.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy lewat keterangan pers, Selasa (24/5/2022).

Anggota Komisi VI DPR RI ini kemudian mengatakan, penunjukan ini problematik karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

Oleh karenanya, Deddy menilai, penunjukan Luhut dinilai bakal kontraproduktif dalam penyelesaian kasus hukum yang tengah berlangsung lantaran Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah.

“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir ditengah masyarakat,” kata Deddy.

“Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi," ujarnya.