Kepala Divisi Yankum Kemenkumham Sulteng Beri Penguatan Tugas dan Fungsi MPD Notaris di Banggai 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI- Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Max Wambrauw, memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Banggai. 

Penguatan itu disampaikan langsung kepada Ketua dan Anggota MPDN Banggai di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Jumat (8/7/2022). 

Pada kesempatan itu, Max Wambrauw mengatakan, pemeriksaan protokol Notaris oleh MPDN harus berdasarkan UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 tentang perubahan atas UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris. 

"Hal ini wajib dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan fungsi MPDN sesuai dengan tuntunan dalam UU tersebut," ujar Max Wambrauw.

Di dua tahun terakhir ini, lanjut dia, peran serta Majelis Pengawas Notaris (MPDN) menjadi pendukung utama dalam capaian pemerintah yang berdampak besar bagi Indonesia. 

Baca juga: Kepala Divisi Yankum Kemenkumham Sulteng Hadiri Upacara Peringatan HUT Ke-62 Banggai

Apalagi saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan diri bergabung sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). 

Syarat utama untuk menjadi anggota penuh FATF adalah tingkat kepatuhan terhadap anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

"Masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme banyak bersinggungan dengan Notaris sebagai pejabat publik dalam melayani masayarakat," paparnya. 

Dari besarnya pengaruh majelis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, perlu melakukan banyak hal yang merujuk pada Permenkumham No 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. 

Max Wambrauw menjelaskan, tugas dan fungsi MPDN mencakup pemeriksaan protokol Notaris. 

Apabila di dalam pemeriksaan protokol terdapat adanya pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan jabatan atau pelanggaran terhadap ketentuan lainnya, majelis pemeriksa dapat melaporkan kepada pengawas untuk pemeriksaan lebih lanjut dan hal ini dilakukan secara berjenjang. 

Di bulan Maret 2022, Kanwil Kemenkumham Sulteng teleh menerima surat permintaan data laporan Akta Notaris dari pihak yang membutuhkan, termasuk yang berkaitan dengan Notaris yang ada di Kabupaten Banggai. 

"Dengan permintaan itu, kami pun mengganggap sebagai bentuk kolaborasi dalam dukungan kepatuhan Notaris yang di mana tidak hanya tunduk pada satu aturan, akan tetapi patuh dan tunduk pada regulasi lainnya yang berkaitan dengan profesinya," tutur Max. 

Ke depan, pelaksanaan kegiatan seperti pemeriksaan maupun pencatatan buku protokol akan dilakukan secara digital melalui sistem di laman Silakum.com. 

Kata Max, pihaknya sangat membutuhkan dukungan dalam perubahan ini. 

Sehingga peran serta MPDN Kabupaten Banggai perlu melakukan beberapa langkah untuk lebih preventive, baik itu terkait kepatuhan PMPJ dan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan protokol. 

"Kami pun selaku Majelis Pengawas Wilayah tidak henti-hentinya mendukung kinerja dan perubahan yang dilakukan demi keberhasilan kita bersama," tuturnya.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Sulteng Tinjau Kunjungan Tatap Muka Warga Binaan Rutan Palu dan Keluarga

Ketua MPD Notaris Kabupaten Banggai Arie Vebrian Genhank menyatakan, pihaknya akan terus berupaya melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan protokol Notaris. 

Apalagi saat ini sudah mulai mudah dengan sistem pelaporan digital melalui laman Silakum.com. 

"Memang kita harus siap dengan perkembangan tekhnologi saat ini. Semuanya serba digital," kata Genhank. 

Ia juga mengingatkan kepada Notaris di Kabupaten Banggai agar lebih teliti sebelum memberikan jasa hukum. 

Karena jangan sampai ikut terlibat dalam praktik-praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme. 

"Saya berharap dari Majelis Pengawas Wilayah tetap membimbing MPDN agar bekerja sesuai mekanisme hukum yang berlaku," harap Genhank.(*)