Tak Dipercaya Bisa Lindungi Keluarga Brigadir J, LPSK Bakal Gandeng TNI Bukan Polri: Perlu Dicoba

TRIBUNPALU.COM - Keluarga Brigadir J sudah tak percaya pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

Kini LPSK membuka wacana untuk menggandeng institusi TNI dalam kasus kematian sang ajudan Irjen Ferdy Sambo.

Diketahui LPSK dan Polri kerja sama dalam penanganan kasus kejahatan yang saksi dan/atau korbannya membutuhkan perlindungan.

Namun kini Ketua LPSK Hasto Atmojo bakal menggandeng TNI dalam kasus Brigadir J.

Hal itu disampaikan dalam tayangan di 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (2/8/2022).

Dikatakan Hasto, sejauh ini pihaknya memang belum pernah melibatkan TNI untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam sebuah perkara.

“Karena MoU itu kan belum ada.

Jadi biasanya untuk yang demikian kami langsung menghubungi dengan Panglima TNI kalau memang diperlukan,” kata Hasto Atmojo Suroyo dikutip dari Kompas TV.

Kendati begitu, di menyebut bukan tidak mungkin pelibatan unsur TNI dalam perkara tewasnya Brigadir J ini dilakukan.

“Tetapi barangkali ini (melibatkan TNI) perlu dicoba ya,” ucap Hasto.

“Karena begini, perlindungan itu kan memang mandatnya LPSK, tetapi mandat itu sifatnya volunteer artinya orang yang menjadi pelindung itu harus sukarela," jelasnya.

Hasto kemudian menjelaskan mekanisme jika dorongan agar unsur TNI dilibatkan melindungi saksi dan korban di kasus kematian Birgadir J.

Menurutnya, permintaan itu harus disampaikan oleh LPSK langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Kalau misalnya Bung Martin dan teman-teman yang menjadi pengacara Brigadir J itu menilai belum bisa percaya kepada LPSK, kemudian mengundang TNI ini yang saya pikir tidak bisa, karena tidak ada pintu masuknya kalau TNI masuk demikian saja kemudian memberikan perlindungan,” jelas dia.

“Karena secara hukum tidak dimungkinkan itu. Satu-satunya kemungkinan ya kalau misalnya LPSK yang kemudian melakukan dan mungkin bekerja sama dengan TNI," katanya.