Sulteng Hari Ini

Usulan RUU Pemekaran Provinsi Sultim Diajukan Lewat Baleg DPR RI

Diskusi pengumpula data untuk penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemekaran Sultim, di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Jumat (2/9/2022).

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/ASNAWI ZIKRI
Diskusi pengumpulan data untuk penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemekaran Sultim, di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Jumat (2/9/2022). 

Laporan Jurnalis TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap tak ingin memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB), karena alasan moratorium. Termasuk calon Provinsi Sulawesi Timur (Sultim).

Karena itu, upaya yang akan ditempuh adalah lewat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Nantinya RUU DOB Sultim akan menjadi program legislasi inisiatif DPR RI

"Jadi yang ada sekarang dibalik," ujar Dr Sutomo yang merupakan salah satu pejuang Sultim di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 

Hal itu disampaikan saat Tim Sekretariat Jenderal DPR RI bertemu tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat sipil, di ruang pertemuan Dinas TPHP Kabupaten Banggai, Jumat (2/9/2022) siang.

Tim Sekretariat Jenderal DPR RI itu turun untuk melakukan diskusi publik untuk penyusunan draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Sultim. 

Baca juga: Jika Pelecehan Terhadap Putri Terbukti, Komnas HAM Yakin Ferdy Sambo Tetap Dihukum Berat

Pada Jumat pagi, tim ini bertemu jajaran Bupati Banggai Amirudin.

Sementara itu, Ketua Tim Perancang RUU dari Baleg DPR RI, Mardi Santoni menjelaskan secara singkat terkait proses penyusunan RUU di DPR RI.

Santoni menyatakan, setelah naskah akademik dan RUU disusun, pihaknya akan menyerahkan kepada Anggota DPR RI

Setelah itu, para anggota DPR RI akan membahasnya. Apabila dalam paripurna disetujui, pemerintah akan mengutus wakilnya untuk membahas RUU DOB Sultim. 

Sementara itu, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Sultim Hasrin Rahim mengajak agar jangan lagi ada perbedaan pendapat terkait DOB Sultim. 

"Mari kita bangun untuk Sulawesi Timur. Semuanya telah terpenuhi, kalau ada kekurangan nanti ditambahkan," kata Hasrin Rahim. 

Diketahui, upaya pembentukan Sultim ini telah berlangsung sejak 22 tahun lalu. Berbagai jalan telah dilalui, tetapi belum juga berhasil. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved