Protes Pendistribusian BBM di SPBU, Organda Palu Seruduk Kantor Wali Kota

Sebab dianggap telah merusak ekosistem industri angkutan umum jalan dan melanggar asas keadilan dalam berusaha.

Baca juga: Satgas Rajawali Partai Demokrat Banggai Bantu Pelajar Korban Banjir di Desa Indang Sari

Ketujuh, meninjau kembali angkutan berbasis online secara tegas yang mereka anggap ilegal.

Sebab tidak memenuhi syarat standar transportasi darat dan tidak berbadan hukum akutan darat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedelapan, mengoptimalkan fungsi Terminal sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Agar angkutan perkotaan tidak bersinggungan dengan angkutan kawasan lain

"Terakhir, kami mengharapkan pemerintah negara melakukan forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan melibatkan DPC organda kota Palu," sebut Astam Abdul Salam.
Menanggapi tuntutan para aksi, Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido mengatakan, akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait.

Tidak lupa, Reny A Lamadjido mengatakan akan memanggil perwakilan Organda dalam pertemuan tersebut.

"Kami akan pertemuan dengan provinsi, pemerintah Kota Palu akan selalu bersinergi dengan Organda Kota Palu," ujar Reny A Lamadjido. (*)