Gubernur Sulteng Harap HARKANNAS di Parimo Dukung Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan

Lanjut Mamun, untuk luasan tambak adalah 504.812 hektar dengan kondisi terolah sebesar 19.28 hektar, dan khusus Kabupaten Parigi Moutong memikili potensi tambak seluas 15.947 hektar dan baru terolah seluas 8.189 hektar sehingga potensi sedemikian besar ini memerlukan upaya dan sungguh sungguh dalam memanfaatkan pengelolaannya.

Khususnya dalam pencapaian visi ketiga yaitu meningkatkan kesejahtetaan masyarakat melalui pemberdayaan elonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan, ditambah lagi Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi perikanan dan kelauatan yang sangat menjanjikan dan satu satunya provinsi yang memiliki pengelolaan Perikanan sebanyak 4 sekaligus.

Hal itu kata ia ditunjukan dengan data potensi yang ada terdiri dari potensi perikanan budidaya sebesar 5,6 juta ton dan potensi perikanan tangkap sebesar 400 ribu ton dan pengelolaan wilayah perairan berada di 4 Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) RI yaitu WPP RI 713 selat Makassar yang meliputi Wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu.

Kedua WPP RI 714 Teluk Tolo dan laut Banda, meliputi Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.

Ketiga WPP RI 715 Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una Una.

Keempat WPP RI 716 Laut Sulawesi meliputi Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol.

Besarnya potensi tersebut kata Mamun tidak saja menjadi peluang, tetapi sekaligus menjadi tantangan dalam pengelolaannya.

Hingga saat ini tercatat total produksi Perikanan Sulawesi Tengah di tahun 2021 sebesar 9.399,907,1 ton terdiri atas Perikanan Budidaya sebesar 7.301.966,59 ton dan perikanan tangkap sebesar 207.940,50 ton.

“Oleh karena itu, semoga Peringatan Harkannas tidak berhenti sampai ditingkat serimonial saja, akan tetapi berlanjut terus dengan terciptanya komunikasi, singkronisasi dan sinergitas antara stakeholder untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai pusat logistik pangan khususnya pangan dan sumber ikan, udang, rumput laut dan biota perikanan lainnya," ucapnya.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan dukungan dari Menteri KKP terkait beberapa hal.

Pertama, perluasan pengembangan tambak di Sulaweai Tengah dengan konsep hulu hilir.

Kedua, Pabrik ES 10 ton sebanyak 10 unit, Celso 100 ton sebanyak 4 unit. Kendaraan Berinsulasi 6 unit dalam rangka mendukung sistim logistik ikan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Container Reefer 40 hit dalam rangka mendukung ekspor Perikanan dari Provinsi Sulaweai Tengah.

Ketiga Kawasan Ekononi Khusus (KEK) dengan berbasis Vanamei dalam rangka mendorong Kawasan Nusantara sebagai respon Pemerintah daerah kepada pakar kelautan dan perikanan yang menyampaikan gagasannya dalam rangka kegiatan Harkannas ke-9 melalui Seminar dan Temu Bisnis.

Keempat, Pemda berharap kepada KKP kiranya dapat memberikan perizinan nelayan di Sulawesi Tengah secara langsung untuk mengatasi lambatnya proses penerbitan dokumen, kapal perikanan izin pusat yang dikarenakan akses pelayanan dan sentra pelayaan di pusat sangat jauh.

Kelima, menambahkan alokasi prioritas pengembangan pelabuhan perikanan yang selama ini hanya diberikan satu lokasi prioritas per tahun.