Palu Hari Ini

LS-ADI Demo DPRD Sulteng Tolak Aktivitas Tambang PT AKM di Poboya Palu

Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (28/11/2022).

Penulis: fandy ahmat | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (28/11/2022). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (28/11/2022).

Kantor DPRD Sulteng berlokasi di Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Demo LS-ADI ini sebagai bentuk penolakan aktivitas tambang PT Adijaya Karya Makmur AKM di Kelutahan Poboya.

"Kami melihat aktivitas PT AKM di wilayah tambang Poboya sekali tidak memiliki izin IUP dan AMDAL, alias ilegal mining," ujar koordinator aksi Moh Rizki Djalil.

Rizki menuturkan, aktivitas pertambangan PT AKM dengan menggunakan bahan kimia tanpa izin selama lima tahun telah menimbulkan pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, pihaknya menyoroti kinerja aparat penegak hukum karena selama dua bulan tak kunjung menindaklanjuti laporan dari tokoh adat dan masyarakat Poboya.

"Keberadaan PT AKM sering mendapat penolakan dari kalangan masyarakat Poboya. Perbuatan eksploitasi selama ini seakan tidak tersentuh hukum sehingga membuat pelaku merasa aman untuk menggerogoti kekayaan alam di tambang emas Poboya," kata Rizki.

Sementara itu, Ketua LS-ADI Palu Moh Sabli mengaku khawatir atas dampak lingkungan akibat penggunaan zat kimia dalam proses perendaman.

Menurutnya, praktek ini akan berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar lokasi tambang.

"Setahu saya, LBH Masyarakat Poboya telah melaporkan Vendor utama PT AKM namun sampai hari ini seperti tak terlihat diproses. Ada apa? ini kemudian menambah citra buruk dari aparat penegak hukum khususnya di Sulteng. Jangan salahkan masyarakat terus-menerus menyampaikan stigma negatif ini kepada aparat," ucap Sabli.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved