DPRD Sigi

Pemkab Sigi Ajukan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Ini Alasannya

DPRD menggelar Paripurna terkait Penjelasan Bupati Sigi atas Pengajuan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penulis: Moh Salam | Editor: Salam Kerimov
TribunPalu.com/ Moh Salam
DPRD menggelar Paripurna terkait Penjelasan Bupati Sigi atas Pengajuan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

TRIBUNPALU.COM, SIGI - DPRD menggelar Paripurna ketigabelas masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 terkait Penjelasan Bupati Sigi atas Pengajuan Ranperda Kabupaten Sigi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paripurna berlokasi di Ruang Sidang Utama DPRD Sigi, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (9/12/2022).

Wakil Ketua II DPRD Sigi Imran Latjedi memimpin jalannya paripurna didampingi Waket I Rahmat Saleh. 

Pemerintah Kabupaten Sigi diwakili Pj. Sekkab Nuim Hayat. 

Baca juga: Foto Ketua DPRD Sigi Periode Pertama hingga Saat Ini Terpasang di Ruang Sidang

Nuim Hayat mengatakan, pengajuan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah telah masuk dalam daftar Propemperda Kabupaten Sigi Tahun 2022.

Kata Nuim, pengajuan Ranperda ini didasarkan dengan ditetapkannya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan pasal 187 huruf B Undang-undang nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih tetap berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU ini," ujar Pj Sekkab Sigi Nuim Hayat, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Wabup Sigi Temui BPP se Kabupaten, Singgung Bantuan ke Kelompok Tani Agar Tepat Sasaran

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi itu menjelaskan, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Sigi

"Olehnya pemerintah kabupaten Sigi dituntut dapat memaksimalkan potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan hukum wajib pajak dan wajib retribusi berdasarkan keadilan sosial," sebut Nuim.

Ia mengatakan, urgensi pembentukan perda tentang pajak dan retribusi daerah adalah memberikan legalitas dan legitimasi kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum, ekonomi dan sosial.

"Jadi filosofi pembentukan perda ini untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui pengenaan pajak dan retribusi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sigi, " tuturnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved