Unjuk Rasa di Kota Palu Berlangsung Damai, Gubernur Sulteng Apresiasi Mahasiswa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengapresiasi sikap tertib dan damai pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Senin (1/9/2025).

Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat ini berlangsung di tengah guyuran hujan, namun tetap kondusif. 

Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi lanjutan untuk menyuarakan beragam tuntutan. 

Di tingkat daerah, mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta mengevaluasi penerapan pajak 10 persen bagi pelaku UMKM di Kota Palu.

Baca juga: Duduk Merumput Bareng Demonstran, DPRD Sulteng Janji Bakal Teruskan Tuntutan Hingga ke Pusat

Sementara di tingkat nasional, mereka menolak RKUHAP, mendesak pembubaran DPR, meminta evaluasi menyeluruh terhadap tambang di Sulawesi Tengah dan alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat, serta menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Mereka juga menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia, menagih realisasi 19 juta lapangan pekerjaan, menuntut jaminan sosial bagi perempuan dan anak, mendesak kenaikan gaji guru dan dosen, serta mengevaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran.

Sementara itu, dalam dialog terbuka, massa menyuarakan berbagai tuntutan, termasuk evaluasi seluruh aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah.

“Saya sangat terharu dan bangga masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah umumnya memperlihatkan sikap demokrasi yang tinggi. Ini menjadi contoh bahwa aspirasi bisa diperjuangkan dengan mengedepankan akal sehat,” ujar Anwar Hafid usai berdialog dengan massa aksi.

Baca juga: Hanya 10 dari 35 Anggota DPRD Banggai Sulteng Temui Massa Aksi

Ia menegaskan kembali komitmennya terhadap isu tambang yang sebelumnya telah ia sampaikan di hadapan demonstran. 

Menurut Anwar, pertambangan ilegal maupun tambang legal yang merusak lingkungan tidak boleh dibiarkan.

“Terkait tuntutan soal tambang, itu akan menjadi komitmen saya. Saya butuh dukungan masyarakat,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan dengan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa se-Kota Palu, Anwar Hafid bersama pimpinan DPRD Sulteng sepakat mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan massa, termasuk penertiban praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan. 

Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.

(*)