Kemiskinan Sulteng Terbesar Ada di Perkotaan, Gubernur Minta CSR Perusahaan dalam Bentuk Sembako

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Periode September 2022, kemiskinan di Sulteng lebih rendah dari Maret 2022 atau terjadi penurunan dari 12,33 persen menjadi 12,30 persen turun 0,03 persen tapi di perkotaan kemiskinan justru meningkat.

“Kemiskinan di wilayah perkotaan justru meningkat dari 9,03 persen pada Maret 2022 menjadi 9,13 persen pada September 2022,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto membedahnya pada Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se Sulteng.

Diantaranya hadir Wakil Walikota Palu Reny A. Lamadjido, Wakil Bupati Donggala Moh. Yasin, Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun dan Wakil Bupati Tolitoli Moh. Besar Bantilan.

Baca juga: Kisah Pria di Palu Tiap Hari Keliling Jualan Tisu, Punya Tekad Besar Sekolahkan Anak Hingga Lulus

Labih jauh dalam sambutan gubernur terungkap bahwa faktor kenaikan BBM pada periode tadi jadi pemicunya.

“Kenaikan BBM beberapa waktu lalu telah menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga memberi efek kejut khususnya pada masyarakat perkotaan yang harus mengeluarkan lebih banyak biaya,” urai Rudi Dewanto.

Biaya yang dimaksud antara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan transportasi yang mana mobilitas masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan.

Baca juga: Lansia 92 Tahun di Banggai Hilang saat Mencari Sayur

Untuk itu, Gubernur Rusdy Mastura lewat Asisten Rudi Dewanto mengisyaratkan pemanfaatan dana CSR perusahaan ke dalam bentuk program bantuan sembako untuk membantu masyarakat miskin perkotaan.

Ditambah lagi supaya tepat sasaran maka kabupaten kota dimintanya secara berkelanjutan untuk memuktahirkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.

“Sebelum BPS turun menyurvei ke wilayah kabupaten kota masing-masing, Saya harap masyarakat kita sudah terkena intervensi bantuan sembako,” tandas Rudi Dewanto.

Baca juga: AHY Berkunjung ke Palu 27-28 Februari 2023, Lantik 13 Ketua DPC dan Hadiri Dialog Rakyat

Sementara narasumber Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Evenri Sihombing menegaskan bahwa ketersediaan data by name by addres yang valid dapat memudahkan program-program intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrim di kabupaten kota.

Selain itu komitmen dan konsistensi yang tinggi pemerintah daerah diklaimnya jadi faktor penentu untuk keberhasilan menurunkan kemiskinan secara drastis. (*)