Profil dan Harta Kekayaan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang Terjaring OTT KPK

TRIBUNPALU.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) malam dalam Operasi Tangkap Tangan.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membeberkan, penangkapan terhadap Bupati Kepulauan Meranti dan beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Iya, benar. Tadi malam, Kamis (6/4/2023), tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Ali Fikri melalui pesan WhatsApp, Jumat (7/4/2023) dini hari, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

KPK masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak di Kepulauan Meranti terkait kasus ini.

KPK berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut tentang Operasi Tangkap Tangan ini setelah tim mereka selesai bekerja.

Berdasarkan LHKPN KPK, Muhammad Adil baru satu kali melaporkan harta kekayaannya.

Harta Muhammad Ali yang tedapat dalam LHKPN KPK tahun 2021 sebesar Rp4,7 miliar.

Sebut Kemenkeu seperti iblis atau setan

Sebelumnya, sekitar 4 bulan lalu, Muhammad Adil bikin heboh lantaran menyebut jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti iblis atau setan. 

Muhammad Adil melontarkan kalimat itu karena protes atas penerimaan Dana Bagi Hasil atau DBH migas yang diterima daerahnya tak sesuai dengan harapan. 

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, Kamis, 8 Desember 2022. 

Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. 

"Di tempat saya itu DBH menurun, minyak kami bertambah, minyak kami itu bertambah, bahkan hampir Rp 8 ribu barel per D," kata Adil seperti dikutip dari Channel YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, dirinya telah melayangkan protes itu berulang kali ke Kemenkeu untuk melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Saya udah kali berulang, sampai ketiga kali  ke Bu Menteri untuk audiensi, tapi alasannya Kemenkeu mintanya online. Kalau dituntut pendapatannya bertambah, kami sudah bertambah cukup besar," ujarnya. 

Selain itu, dirinya juga sudah mengadu persoalan itu ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. 

"Kami ngadu ke Kemendagri, bisa offline. Tapi untuk di Kemenkeu, susahnya enggak ketolong. Saya tahun 2022 dapat DBH 114 miliar, waktu itu hitungannya 60 ribu dollar per barel di pembahasan APBD. Tapi 2023 pembahasan APBD 1 barel, 100 dollar."

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu, tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak-desak baru bisa. Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu juga tidak dihargai yang kompeten.

itu yang hadir staf. Ini orang keuangan entah isinya iblis atau setan. Hari ini dikejar lagi. Saya mau tahu penjelasan," ujarnya. 

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun meminta Muhamad Adil untuk meminta maaf secara terbuka. 

"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan saudara Bupati Meranti Bapak Muhamad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil. Karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan seperti iblis dan setan," kata Yustinus dalam video yang dia unggah di akun Twitter pribadinya, Ahad (11/12/2022). 

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara turut memberikan komentar terkait polemik tersebut.

“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?,” tutur Suahasil dalam postingan akun Istagramnya @suahasil, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, kehadiran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN), untuk berbagai daerah tidak hanya melalui alokasi DBH, maupun alokasi Dana Transfer seperti  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Ia menegaskan, kehadiran negara untuk pemda juga dialokasikan melalui belanja-belanja berbagai kementerian/lembaga, misalnya saja belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan berbagai program lainnya.

Profil atau biodata

Muhammad Adil lahir pada 18 April 1972.

Itu artinya dia ditangkap selang sepekan lebih jelang ulang tahunnya ke-51.

Dia adalah seorang politikus asal Riau yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.

Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode yaitu periode 2014-2018 hingga terpilih lagi periode selanjutnya yaitu 2019-2020.

Namun di periode kedua ini, dia hanya setahun menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena dia maju sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024 dan berhasil terpilih.

Pendidikan:

* Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Alah Air (1978-1984)

* SMP Negeri 3 Selatpanjang (1984-1987)

* SMA Negeri 2 Selatpanjang (1987-1990)

* S-1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2003-2007)

* S-2 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2022)

Organisasi:

* Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti (2010–2014)

* Penasihat FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti (2015–2019)

* Ketua DPW Pujakesuma Riau (2017–2022)

* Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti (2018–2022)

Karier:

* Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (2009)

* Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti (2009–2014)

* Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Hanura (2014–2018)

* Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dari PKB (2019–2020)

* Bupati Kepulauan Meranti (26 Februari 2021–petahana).(*)