IMM Banggai Kritisi Peruntukan APBD, Habis di Perjalanan Dinas hingga Makan Minum

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Luwuk Banggai menilai peruntukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai tidak tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hikmah dan Advokasi IMM Banggai, Muh Risaldi Sibay. 

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/5/2023), Risaldi menjelaskan APBD Banggai berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan uang pemerintah pusat yang telah diatur sesuai peruntukannya atau melalui earmak.

"Demikian pula terkait kesehatan, pendidikan hingga persoalan gaji," kata dia.

Di mana peran pemerintah daerah (Pemda) hanya sebatas perantara program pusat saja.

Pemerintah daerah, lanjut dia, hanya berperan mengelola APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sumber dan itu milik daerah dan bebas kelola atau blockgrant.

Baca juga: Daftar Pemilih Sementara Banggai Capai 271.668 Pemilih

Namun ironisnya, PAD dan DBH justru banyak digunakan untuk belanja operasional daerah.

Seperti perjalanan dinas, perbaikan gedung pemerintah serta pengadaan gorden, makan minum, maupun sewa gedung. 

"Terlebih, mobil dinas yang dianggap tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat," tandasnya.

Harusnya, dana tersebut digunakan untuk rakyat, tapi justru digerogoti.

"Ini jelas tidak ada keberpihakan Pemda kepada masyarakat," tegas Rusaldi.

Seperti halnya dalam pengadaan mobil dinas berupa Toyota Land Cruiser senilai Rp2,7 miliar oleh Bupati Banggai.

Risaldi berpendapat kebijakan ini tidak etis, bahkan minim moral, apalagi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Terlebih akibat kegagalannya dalam mencegah inflasi pada tahun 2022-2023.

"Bahkan, dalam pemeliharaan mobil mewah tersebut, hanya akan membebani APBD kita selanjutnya. Padahal, beliau (Bupati) masih memiliki Toyota Fortuner yang disediakan pula dari APBD kita," bebernya.

Selain itu, Risaldi juga menilai terkait dengan anggaran perjalanan dinas maupun sewa gedung yang mencapai Rp 118 miliar.

Anggaran sebesar itu justru pula dinilai aneh. Sebab, kualitas pelayanan maupun kinerja dari setiap OPD terkesan rendah.

"Bahkan saat kami melakukan mediasi bersama anggota legislatif Irwanto Kulap, realisasi capaian PAD hanya sebesar Rp 70 miliar. Uang habis Rp 118 miliar, tapi pendapatan dari kemampuan kerja hanya mencapai Rp 70 miliar," beber Risaldi.
 Ini menandakan besar pasak dari tiang, pihaknya pun menilai biaya perjalanan dinas sebesar itu justru dianggap hanya membuang-buang anggaran daerah.

Sebab tidak ada output yang jelas, begitupun saat menjalankan pekerjaan, itu bisa dilakukan melalui zoom, atau rapat di balai pertemuan masing-masing OPD tanpa harus ke hotel, seperti saat pendemi dulu.

Karena itu, IMM meminta DPRD hingga BPK jangan hanya diam, bila perlu mengusut aliran dana, mengingat jangan sampai ada perjalanan dinas fiktif. 

Baca juga: KRITIK Pedas Pemerintahan Jokowi, AHY Sindir Soal Utang Negara Tembus Rp 7800 T

Di sisi lain, Risaldi pula menilai jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian, sehingga prioritas anggaran pada infrastruktur tidak bisa disepelekan.

Menurut dia, PAD dan DBH seharusnya hadir untuk itu. Misalnya pelebaran jalan atau penambahan alternatif jalan baru, terhadap sejumlah akses jalan yang kerap mengalami kemacetan.

Seperti jalan wilayah di Kilometer 1 Kelurahan Bungin hingga Maahas. 

"Jangan berdalih bahwa itu jalan provinsi atau  nasional sehingga lepas tangan," tandasnya.

Justru tambah Risaldi, sudah seharusnya Pemda memikirkan pembuatan jalan alternatif milik daerah sendiri lewat APBD.

Begitupun untuk daerah seperti wilayah Bualemo, Balantak maupun wilayah lainnya.

"Harus ada APBD kita yang digunakan untuk perbaikan jalan itu," kata dia.

Sehingganya peran Pemda itu nyata, bukan hanya mengandalkan hasil lobi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), kemudian dianggap sebuah pencapaian. 

"Untuk itu kami meminta pemda melakukan APBD perubahan seperti pergeseran anggaran berupa perjalanan dinas, mobil dinas, makan minum. Apalagi tidak bersentuhan dengan masyarakat, sebaiknya difokuskan ke infrastruktur," pungkasnya.(*)