Rapat Bareng DPRD Banggai, Mahasiswa Kritisi Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Anggota DPRD Banggai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Rakyat Sipil (Fraksi) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Rapat yang melibatkan sejumlah instansi tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Banggai, Jl KH Samanhudi, Kecamatan Luwuk.

Pembahasannya, masalah keuangan daerah yang menurut mahasiswa bermasalah. 

Pada kesempatan itu, mahasiswa meminta klarifikasi dari beberapa temuan.

Di antaranya indikasi penggunaan dana daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan Banggai yang tidak ada bersentuhan dengan peningkatan mutu pendidikan daerah.

Mereka mencontohkan, baliho ucapan selamat Idulfitri 1444 H Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan bersama istri. 

"Kami menduga ada maksud lain dari baliho tersebut yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Banggai. Alasan ini didasari karena istri Kadis Pendidikan sudah terdaftar sebagai calan calon anggota DPRD Banggai," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Banggai, Muh Rivaldy Sibay, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: H Iswan Kurnia Hasan Bakal Gantikan Samiun L Agi di DPRD Banggai

Mahasiswa menduga Kadis Pendidikan Banggai Syafrudin Hinelo menggunakan anggaran daerah untuk kampanye terselubung. 

"Saat kami mintakan klarifikasi dalam RDP, Kadis Pendidikan menjawab bahwa uang baliho itu bukanlah dari uang dana pendidikan apalagi uang daerah. Jelas jawaban tersebut menjadi anomali karena dalam baliho tersebut menggunakan logo Dinas Pendidikan, yang pasti ada uang daerah di situ," ucap Rivaldy.

Masalah lain, lanjut dia, ditemukan adanya anggaran makan minum yang mencapai Rp 2,1 miliar.

Mahasiswa menilai anggaran sebesar itu terlalu besar, apalagi melihat kerja-kerja Dinas Pendidikan Banggai yang belum maksimal.

Penilaian itu bukan tanpa alasan.

Sebab, di beberapa sekolah menangah pertama diduga masih terdapat praktek pungutan liar, fasilitas sekolah yang masih belum baik bahkan sudah rusak, tenaga pendidik yang tidak tersebar merata di pelosok.

Bahkan, ratusan sekolah yang belum terakreditasi, dan masih ada angka buta huruf di Kabupaten Banggai.