Rapat Bareng DPRD Banggai, Mahasiswa Kritisi Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan

Sebagai dinas dengan anggaran yang besar di daerah seharusnya pemerintah dan DPRD kritis pada program dan penggunaan anggaran oleh Dinas Pendidikan. 

Masalahnya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan dikorupsi dapat berakibat fatal pada kualitas pendidikan daerah.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi Dinas Perpusatakaan Banggai.

Sebab, jumlah minat baca di Kabupaten Banggai berada di urutan ke-3 terbawah di Sulawesi tangah. 

"Kami menuntut kepada Dinas Perpustakan harus lebih memperhatikan dan menumbuhkan minat baca daerah dengan membuka beberapa perpustakan daerah di kecamatan yang kerap ditemukan tertutup," kata Rivaldy.

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPRD, kami mengusulkan Dibuatkan BUMD yang membidangi Ketenagakerjaan daerah.

Sehingga seluruh tenaga kerja/buruh daerah terlindungi dengan mendapat jaminan kerja beserta standarisasi upah yang sesuai. 

Cara ini juga dapat menjadi peluang daerah untuk menjadi vendor penyuplai tenaga kerja ke perusahaan, sekaligus mampu mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Juga sebagai bukti keberpihakan pemerintah pada tenaga kerja daerah," tutur Rivaldy.

Baca juga: Isu Messi Tak Hadir Lawan Timnas Indonesia! Erick Thohir Banjir Cibiran, Netizen Ramai Minta Refund

Pada PDAM, mahasiswa menemukan beberapa tempat yang di wilayah perkotaan seperti di Desa Bunga, Biak, dan Kelurahan Tanjung Tuwis yang belum merasakan air bersih bahkan sudah bertahun-tahun. 

Karena itu, mahasiswa menuntut adanya penambahan infrastruktur jaringan pipa air pada tempat-tempat tersebut.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pengadaan mobil dinas Bupati Banggai yang dianggarkan sebesar 2,7 miliar. 

"Kami menilai hal tersebut sangat tidak etis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat kegagalan pemerintah mencegah Inflasi," bebernya.

Padahal anggaran tersebut jika digunakan masyarakat untuk belanja modal atau subsidi masyarakat yang kurang mampu akan lebih bermanfaat.

Berdasarkan temuan ini, mahasiswa menuntut DPRD Banggai untuk mengevaluasi APBD pada anggaran-anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Serta melakukan audit keuangan kepada Dinas Pendidikan Banggai, baik anggaran makan minum, baliho, serta pengadaan mobil dinas Bupati Banggai.

Update juga TribunPalu.com di Youtube:

Instagram