Menteri Bahlil Ngaku Minta Jokowi 3 Periode, Tuduhan Adian Napitupulu dan Hasto Tak Terbukti?

TRIBUNPALU.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sebagai orang yang menghembuskan wacana Jokowi Presiden Tiga Periode. 

Bahlil meminta kepada siapa pun jangan menuduh siapa pun yang terlibat dalam rencana Jokowi Presiden Tiga Periode selain dirinya. 

Bahlil membantah terkait tuduhan Hasto dan Adian Napitupulu saol isu Jokowi meminta jabatan 3 periode sebagai presiden. 

Menteri Bahli mengatakan hal itu saat deklarasi dukungan relawan untuk Capres dan Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Djakarta Teather, Sabtu (28/10/2023).

Ucapan itu dia katakan merespons isu penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode yang kembali ramai diperbincangkan di media massa.

"Jadi kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia bukan salah siapa-siapa," kata Bahlil.

"Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang," ujar dia.

Ia pun mengatakan, isu penundaan pemilu pertama kali digaungkan olehnya.

Bahlil mengaku tidak diperintah siapa pun soal ini. Itu murni idenya dalam menanggapi hasil survei.

"Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti yang penting secara konstitusional, dan kalau tidak, jangan dikembangkan. Sekarang sudah terjadi sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa sosok yang meminta untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah "Pak Lurah".

Namun, ia tidak menyebut siapa sosok "Pak Lurah" yang dimaksud.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perpanjangan jabatan menjadi tiga periode seperti yang pertama kali dinyatakan oleh politikus PDI-P Adian Napitupulu.

Awalnya, Hasto mengaku bahwa ia bertemu dengan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyinggung big data terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, permintaan itu juga disuarakan oleh beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan 'Pak Lurah'," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hasto mengatakan bahwa PDI-P mendengar pernyataan itu secara langsung.

Adian Napitupulu Tuduh Jokowi Minta 3 Periode

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menuduhJoko Widodo meminta jabatan presiden tiga periode. 

Adian menuduh Jokowi meminta ke PDI Perjuangan agar membantunya mendapatkan jabatan tiga periode. 

Tuduhan Adian Napitupulu ini mendapatkan bantahan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. 

Kendati demikian, hubungan Jokowi dengan PDIP memang semakin tidak baik semenjak anaknya, Gibran Rakabuming Raka menerima tawaran Golkar menjadi Cawapres Prabowo Subianto. 

Banyak pihak menganggap langkah Gibran menjadi representasi dari sikap politik Jokowi dalam Pilpres 2024 ini.

Tak hanya soal Gibran, langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta mendeklarasikan mendukung Prabowo-Gibran seakan memperlebar keretakan hubungan Jokowi dan PDIP.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu menuding amarah Jokowi ke PDIP lantaran ditolaknya permintaan tiga periode.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Adian menjelaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ujarnya.

Adian menyayangkan langkah Jokowi yang berbeda dengan PDIP di Pilpres 2024.

Sebab, PDIP sudah memberikan karpet merah untuk untuk Jokowi mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua periode.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucapnya.

“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," sambung Adian.

Karenanya, aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli ketika Presiden Jokowi dan keluarganya berpaling.

Adian menuturkan saat ini dirinya hanya fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” katanya.

Puan Maharani Bantah Omongan Adian Napitupulu

Namun, pernyataan Adian tersebut dibantah Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Puan membantah kabar Jokowi meminta memperpanjang jabatannya menjadi presiden tiga periode ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan 3 periode," kata Puan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Puan mengatakan sesuai amanat konstitusi seorang presiden hanya bisa menjabat dua periode atau 10 tahun.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali," ujarnya.

Sehingga, Ketua DPR RI ini menegaskan seorang presiden tidak bisa menjabat lebih dari sepuluh tahun.

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan, itu mekanismenya darimana, kemudian seperti apa," ucap Puan.

Terpisah, Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini pun angkat bicara terkait pernyataan Adian Napitupulu.

Faldo Maldini mengatakan pernyataan Adian tersebut bisa menjadi fitnah apabila tidak disertai bukti.

"Kami sayang Bang Adian. Beliau politisi yang layak jadi teladan. Kalau nggak ada bukti, bisa jadi fitnah," kata Faldo.

Menurut Faldo dalam sebuah hubungan berbeda pandangan merupakan hal biasa.

Faldo yakin Adian juga pernah berbeda pandangan dengan pimpinan partainya.

"Itu biasa. Saya kira Bang Adian bukan orang yang nunduk-nunduk kalau hati dan pikirannya tidak sama dengan apa yang terjadi," katanya.

Menurut Faldo perbedaan pandangan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden Jokowi bukan merupakan alasan untuk terpecah.

Kedua orang tersebut merupakan negarawan yang memiliki kesabaran revolusioner.

"Sekarang, Pak Jokowi tentu masih hormat kepada Bu Mega. Jadi, bukan hal yang perlu digosok-gosok terus," katanya.

(*)