Perang Gaza

Benjamin Netanyahu Sanksi Menteri Israel yang Anjurkan Pakai Senjata Nuklir Serang Gaza

PM Israel Benjamin Netanyahu memberikan sanksi kepada anggota junior kabinetnya yang menyuarakan gagasan menggunakan senjata nuklir di Jalur Gaza.

EMMANUEL DUNAND / AFP
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu 

TRIBUNPALU.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku telah memberikan sanksi kepada anggota junior kabinetnya yang menyuarakan gagasan menggunakan senjata nuklir di Jalur Gaza.

Diketahui pada Minggu (5/11/2023), kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihay Eliyahu.

Ia beradal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi.

Amihay Eliyahu diskors dari rapat kabinet “sampai pemberitahuan lebih lanjut”.

Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis.

Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di Jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel.

Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera.

Pernyataannya menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel.

Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang Gaza.

Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel, atau kekuatan untuk mengaktifkannya.

Kantor Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan Eliyahu bukanlah fakta.

Bahkan ia mengklaim militer Israel (IDF) beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah.

Netanyahu berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran.

Sementara itu pemimpin oposisi Israel Yair Lapid telah menyerukan Benjamin Netanyahu untuk memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza.

Lapid menilai pernyataan menterinya itu merugikan keluarga para korban penculikan.

Serta merugikan masyarakat Israel, dan merugikan kedudukan negaranya di muka internasional.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved