Satu Keluarga WNI Berhasil Dievakuasi dari Gaza, Menlu Akui Proses Evakuasi Tidak Mudah

TRIBUNPALU.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan proses evakuasi satu keluarga WNI dari Gaza yang berhasil dilakukan.

Retno mengumumkan hal tersebut dari atas pesawat saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

"Sudah beberapa minggu ini kita terus berupaya, untuk melakukan evakuasi satu keluarga WNI yang terdiri dari satu suami, dua anak, dan satu istri, dari Gaza Selatan. Sekitar pukul 18.00 WIB, saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi," kata Retno dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (12/11/2023).

Para WNI tersebut kata Retno kini sudah bersama tim evakuasi KBRI Mesir. Mereka selanjutnya akan dibawa ke Kairo untuk kemudian diterbangkan ke Indonesia.

Retno menambahkan bahwa proses evakuasi para WNI tersebut tidaklah mudah.

Evakuasi memakan waktu yang lama karena harus melalui berbagai proses. Proses evakuasi juga kata dia harus menunggu dibukanya pintu perbatasan.

"Dari isu nama beliau tidak ada di dalam list, proses memasukkan nama beliau ke dalam list, memakan waktu yang sangat panjang. Dan begitu nama-nama beliau sudah berada di dalam list, evakuasi juga belum dapat dilakukan karena pintu perbatasan tidak dibuka dengan berbagai alasan situasi lapangan," katanya.

Retno mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi agar proses evakuasi berjalan baik.

Komunikasi intens juga dilakukan agar pintu perbatasan dapat dibuka sehingga proses evakuasi dapat dilakukan.

"Tim Jakarta di bawah komando Direktur PWNI juga terus melakukan komunikasi. Tim evakuasi KBRI Kairo juga terus bolak-balik dengan harapan sewaktu-waktu pintu dibuka dan evakuasi dapat dilakukan.
Sekali lagi, hanya ada satu kata yang dapat diucapkan, alhamdullilah," pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah juga telah berhasil mengevakuasi empat WNI dari Gaza pada 3 November 2023 lalu.

Jokowi Ajak Negara OKI Hentikan Kekejaman Israel di Gaza

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengatakan,  dunia seakan tidak berdaya menghadapi kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina yang terjadi  terjadi satu bulan ini.

Tidak ada satupun pemimpin negara di dunia yang mampu menghentikan kekejaman Israel.

"Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya, lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, dan lebih dari 190 pimpinan negara tapi sampai saat ini tak satupun yang mampu menghentikan kekejaman ini," katanya saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di Riyadh, Arab Saudi pada Minggu(12/11/2023).

Jokowi menghadiri KTT didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lainnya.

Untuk itu, kata Jokowi, KTT harus menghasilkan kesepakatan yang konkret untuk menghentikan infasi Israel ke Palestina.

"Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT OKI dan tepat sekali ini dilakukan dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan," kata Jokowi.

Jokowi mengajak seluruh negara yang tergabung dalam OKI untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut.

"Oleh karena itu OKI harus bersatu, dan berada di depan untuk penyelesaian masalah," ujar Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga mendorong agar gencatan senjata segera dilakukan.

"Tanpa gencatan senjata situasi tak akan membaik," katanya.

Presiden mengatakan  Israel telah menggunakan narasi self defense atau membela diri, dan terus membunuh rakyat sipil Palestina.

"Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata," katanya.

Bertemu Raja Yordania

Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Salah satunya Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi mendukung kepemimpinan Raja Yordania dalam upaya mewujudkan perdamaian menuju Palestina merdeka.

"Mendukung upaya King Abdullah mendorong perlunya terobosan politik bagi dimulainya proses perdamaian menuju kemerdekaan Palestina," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia dan Yordania memiliki posisi yang sama dalam perjuangkan kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Menurut Presiden, Yordania merupakan custodian situs suci agama Islam dan Kristen di Yerusalem. Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan 27 Oktober lalu di New York, Amerika Serikat.

Kepada Raja Yordania, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya OKI bersatu jadi bagian dari solusi dan menghasilkan langkah konkret agar situasi di Gaza membaik. Gencatan senjata harus segera dilakukan dan koridor kemanusiaan harus diwujudkan segera.

"Pemindahpaksaan warga Palestina harus ditolak. Akses bantuan kemanusiaan harus dipastikan aman, predictable, sustainable, dan menjangkau seluruh warga," ucapnya.

Selain menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga melakukan pertemuan  yang sama dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat akan terus bekerja sama menyelesaikan masalah Gaza, terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

"Serta mengingatkan dunia untuk selesaikan akar masalah yaitu kemerdekaan Palestina berdasarkan two state solution," ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa OKI harus bersatu dan berada di depan. OKI harus mendesak gencatan senjata segera dilakukan, menyuarakan dimulainya jeda kemanusiaan.

"Dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman, predictable, sustainable, dan menjangkau seluruh warga," katanya

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan semua saluran untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, termasuk Sidang Majelis Umum PBB, Dewan HAM, dan Mahkamah Kejahatan Internasional.

Kedua pemimpin juga menyebut bahwa Turki dan Indonesia aktif untuk terus mencoba berkontribusi pada penyelesaian masalah di Gaza. Selain itu,  kedua pemimpin juga membahas penguatan kerja sama bilateral dan sepakat untuk mengintensifkan perundingan Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement  (IT-CEPA) sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2024. (*)