AS Tegaskan Larang Israel Relokasi Paksa Warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza

TRIBUNPALU.COM - Amerika Serikat dengan tegas menolak relokasi paksa terhadap warga Palestina, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris.

Ketika berpidato di KTT iklim COP28 Dubai, Kemala memaparkan tujuan Amerika Serikat di balik perang antara Israel dan Hamas.

"Amerika Serikat dalam keadaan apapun tidak akan mengizinkan relokasi paksa warga Palestina dari Gaza atau Tepi Barat, pengepungan Gaza, atau penggambaran ulang perbatasan Gaza,” kata Harris, menurut pernyataan Gedung Putih, dikutip dari Mehr News.

Harris mengutarakan pemikiran itu dalam sesi pembicaraan bersama dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi.

Harris juga mengatakan, setelah perang berakhir, upaya untuk membangun kembali harus dilakukan “dalam konteks cakrawala politik yang jelas bagi rakyat Palestina."

Gedung Putih memaparkan Harris menjelaskan Hamas tidak dapat mengendalikan Gaza.

Otoritas Palestina yang didukung Barat memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Hamas sendiri menguasai Gaza pada 2007

Peran Harris dalam pemerintahan semakin mendapat sorotan seiring Biden (81) mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Harris ditugaskan membantu menyelesaikan serangkaian tantangan besar.

Mulai dari migrasi hingga aborsi dan hak memilih di dalam negeri hingga nasib Gaza pasca-konflik harus dikelola secara realistis merupakan isu yang membingungkan para pemimpin regional dan pakar Timur Tengah.

Dikutip dari Reuters, beberapa pejabat AS secara pribadi menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Otoritas Palestina dalam memerintah Gaza pascaperang.

Kritikus menuduh otoritas tersebut melakukan korupsi dan salah urus, dan jajak pendapat menunjukkan kredibilitabsnya rendah di mata rakyat Palestina.

Sorotan seputar situasi pascaperang Israel-Hamas tidak hanya dilontarkan oleh Wapres AS.

Bahkan Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga vokal membahas masalah di Gaza.

Borrell menyatakan menyesalkan atas berlanjutnya serangan Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (2/12/2023).

Ia menekankan kewajiban Tel Aviv untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional dan hukum perang.

“Cara Israel menggunakan haknya untuk membela diri itu penting. Sangat penting bagi Israel untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional dan hukum perang,” tulis Josep Borrell di X.

Mengulangi seruannya kepada Israel untuk menghormati hukum internasional, ia menekankan hal ini “bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum.”

Sebelumnya, militer Israel mengatakan mereka telah mencapai lebih dari 400 sasaran di Gaza pada hari sebelumnya – sehingga tingkat aktivitas militer kembali ke tingkat seperti sebelum Gencatan senjata.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meminta orang-orang di bagian utara dan selatan Gaza untuk mengungsi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik peta zona evakuasi bernomor yang dikeluarkan oleh IDF, dengan mengatakan bahwa peta tersebut “tidak menentukan ke mana orang harus mengungsi."

Mungkin juga tidak dapat dilihat oleh penduduk Gaza karena listrik dan internet sering padam.

Jumlah Korban Tewas 15.207 Orang

Jumlah korban tewas di Gaza telah melonjak menjadi lebih dari 15.207 orang, Israel menggencarkan pembantaian di Gaza.

Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak, kata Kementerian Kesehatan di Gaza yang dilanda konflik tersebut pada hari Sabtu.

Dalam konferensi pers yang diadakan sore harinya, juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf al-Qudra mengatakan jumlah korban luka meningkat menjadi lebih dari 40.0652 orang.

Juru bicara Qudra menyatakan bahwa 70 persen korban adalah anak-anak dan perempuan.(*)

(TribunPalu.com/Tribunnews.com)