Israel Sedang Berperang di Gaza, Benjamin Netanyahu Harus Hadapi Pengadilan Kasus Korupsi

TRIBUNPALU.COM - Serangan militer Israel terhadap pasukan Hamas di Gaza berlanjut setelah berakhirnya gencatan senjata.

Namun di tengah perang yang sedang dihadapi Israel, perdana menteri Benjamin Netanyahu justru harus menghadapi proses peradilan.

Netanyahu tengah menghadapi pengadilan kasus korupsi yang menjeratnya.

Menurut jaksa, antara tahun 2007 dan 2016 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga menerima hadiah senilai $195.000, termasuk sekotak cerutu, botol sampanye dan perhiasan, sebagai imbalan atas bantuan finansial atau pribadi.

Pengadilan korupsi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah dilanjutkan, meskipun negara Israel masih dilanda perang di Gaza.

Persidangan tersebut sempat ditangguhkan dua bulan lalu karena serangan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Netanyahu, pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud, dituduh melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan atas hubungannya dengan produser Hollywood Arnon Milchan dan tokoh kaya lainnya.

Menurut jaksa, antara tahun 2007 dan 2016 Netanyahu diduga menerima hadiah senilai $195.000 (Rp 3 miliar), termasuk sekotak cerutu, botol sampanye, dan perhiasan, sebagai imbalan atas bantuan finansial atau pribadi.

Perdana Menteri pertama yang diadili

Benjamin Netanyahu merupakan perdana menteri Israel pertama yang diadili, membantah melakukan kesalahan apa pun, dan mengatakan bahwa hadiah dia terima dari teman dan tanpa dia memintanya.

Pada bulan Oktober 2019, pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah menerima pendapat ahli hukum yang menyimpulkan bahwa dia berhak menerima hadiah dari teman dekatnya.

Netanyahu, perdana menteri terlama Israel, diduga mempromosikan proyek pajak sebagai imbalan yang akan menghasilkan jutaan dolar bagi Milchan.

Kementerian Keuangan telah memveto proposal ini.

Baru Sidang Perdana

Sidang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan korupsi, yang ditangguhkan dilanjutkan pada tanggal 4 Desember di Pengadilan Distrik Yerusalem.