Banggai Hari Ini

Pemuda Turun ke Jalan Kampanyekan Lawan Politik Dinasti di Banggai

Sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, oligarki telah membangun kekuatan politik dinasti di daerah ini.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: mahyuddin
ASNAWI/TRIBUNPALU.COM
Sejumlah pemuda dan mahasiswa mengampanyekan lawan politik dinasti dalam aksi damai yang berlangsung di kawasan Adipura Jl Urip Sumoharjo Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (9/1/2034) sore. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Sejumlah pemuda dan mahasiswa mengampanyekan lawan politik dinasti dalam aksi damai yang berlangsung di kawasan Adipura Jl Urip Sumoharjo Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (9/1/2034) sore.

Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banggai Bergerak ini juga mengajak masyarakat untuk melawan nepotisme politik, politik uang, dan yang paling penting adalah mengawal Netralitas ASN serta aparat desa dalam Pemilu maupun Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Banggai.

"Hari ini kami mulai kampanyekan isu ini di Luwuk, Dapil 1. Selanjutnya kami akan datangi Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 4 untuk mengajak masyarakat melawan politik dinastik," kata Koordinator Aliansi Banggai Bergerak, Rifat Hakim, dalam orasinya.

Sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, oligarki telah membangun kekuatan politik dinasti di daerah ini.

"Telah kita ketahui bersama bahwa penguasa hari ini telah mendorong kakak, adik, ipar dan anak - anaknya untuk maju mencalonkan diri menjadi pejabat publik," ucap Rifat.

Baca juga: Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu RI, Buntut Salah Sebut Luas Lahan Prabowo Subianto

Ia mengaku majunya keluarga penguasa sah-sah saja dalam demokrasi, namun timbul masalah jika sumberdaya milik negara dan milik rakyat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.  

Rifat mengungkapkan, gejala menggunakan aparatur daerah telah tampak akhir-akhir ini, apalagi menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang.

"ASN patut diduga telah dipaksa untuk tidak netral, walaupun jelas itu adalah perbuatan melanggar hukum," bebernya.

Struktur pemerintahan negara dari kecamatan, desa atau kelurahan sampai tingkat RT/RW juga patut diduga telah ditekan untuk mendukung dan mencari suara demi kepentingan syahwat politik kekuasaan. 

Baca juga: Daftar Harga iPhone Terbaru 2024: Harga iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 hingga iPhone 15

Ironisnya lagi, politik uang yang merupakan sala satu bentuk kejahatan luar biasa dan merupakan tindak pidana Pemilu justru dijadikan senjata utama untuk meraih kekuasaan. 

"Kini sudah saatnya kita menjadi sadar dan paham untuk tidak lagi ditipu dan dibodohi oleh janji palsu dan bujukan sesat politik uang," ujar Rifat.

Karena itu, Rifat mengajak semua elemen masyarakat untuk saatnya membangun sistem demokrasi sejati di daerah ini.(*) 
 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved