3 Kecamatan di Perkotaan Tak Capai Target PBB, Bupati Banggai: Cari Penyebabnya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai bergerak cepat dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). 

Untuk pertama kali, Bapenda Banggai menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 secara serentak kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa melalui para Camat.

Penyerahan SPPT dan DHKP PBB-P2 tersebut dilakukan di Graha Pemda Jl Ahmad Yani Luwuk, Rabu (7/2/2024).

“Camat bersama Lurah dan Kepala Desa punya peran penting dalam meningkatkan pembayaran PBB. Dengan diserahkan langsung SPPT di awal tahun ini, diharapkan di akhir Desember 2024 nanti bisa terealisasi 100 persen,” ujar Kepala Bapenda Banggai, Damri Dayanun.

Baca juga: PLTMG Luwuk Sukses Lewati Tahap First Firing dan First Gas-In, Segera Perkuat Kelistrikan Banggai

Bupati Banggai Amirudin dalam sambutannya mengapresiasi upaya Bapenda dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak.

Meski begitu, rendahnya capaian realisasi PBB di wilayah perkotaan menjadi catatan Bupati Amirudin. 

Ia mengatakan, di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, dan Luwuk Utara, realisasi PBB masih di bawah 80 persen.

“Saya berharap, segera dicarikan solusi. Apa penyebabnya, apakah obyeknya yang bermasalah, atau subyeknya, tolong dikoordinasikan dengan Bapenda,” kata Bupati Amirudin.

Kemudahan sistem pembayaran PBB melalui kerja sama dengan sejumlah bank diharapkan dapat mengoptimalkan capaian realisasi PBB tahun ini. 

“Kita berharap, tahun 2024 ini bisa tercapai 100 persen,” ujar Bupati Amirudin.

Baca juga: Bupati Banggai Hadiri Malam Puncak Perayaan HUT Ke-108 Kecamatan Lamala

Pada kesempatan itu, Bapenda juga menyerahkan sebanyak 3.902 lembar SPPT PBB-P2 kepada ASN melalui kepala-kepala perangkat daerah. 

Hal ini merupakan inovasi dari Bapenda yang diberi nama Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu Bagi ASN (BAPANTAU ASN).

Jumlah SPPT yang dibagikan itu meningkat hingga 100 persen dibanding saat pertama kali diluncurkan pada Agustus 2022. 

Inovasi BAPANTAU ASN menjadi program yang mendukung upaya pencegahan korupsi melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).