Harga Seragam Murid Baru di SDN 1 Ratolindo Touna Tembus Rp 1 Juta, Orangtua Murid Protes

TRIBUNPALU.COM, TOUNA - Harga seragam sekolah ditetapkan SDN 1 Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, menuai protes dari orangtua murid.

Itu karena SDN 1 Ratolindo menetapkan harga seragam sekolah Rp.1.075.000 untuk murid baru.

Harga itu untuk lima jenis seragam, mencakup rompi, jilbab kotak-kotak, pakaian olahraga, atribut satu set,dan seragam Pramuka.

Orangtua murid inisial BN mengatakan, harga seragam tersebut sangat memberatkan.

"Harga sebegitu sangat membebani kami. Tidak semua murid berasal dari kalangan mampu," tutur BN kepada TribunPalu.com, Rabu (5/6/2024).

BN bahkan telah mengkonfirmasi bahwa sekolah tidak membolehkan penggunaan seragam lama.

"Khusunya seragam pramuka. Kami tanya ke sekolah boleh pakai seragam bekas kakaknya? guru bilang tidak boleh harus seragam baru," kata BN mengeluh.

Baca juga: ODGJ Ngamuk Hingga Nyaris Bahayakan Warga Diamankan Polisi di Touna

Keluhan itu juga disampaikan netizen melalui akun Facebook.

"Pak Kadis Dikpora Mohamad Fadli mohon tanggapanya berdasarkan list daftar harga pakain sekolah SDN 1 Ratolindo ini yang menurut saya sangat tidak wajar dan justru membebani calon orang tua murid sekolah Artinya orang miskin dilarang bersekolah di SDN 1 ratulindo " pemilik akun Facebook bernama Ewin, Rabu (5/6/2024).

"Apapun alibinya pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat."

"Padahal menurut peraturan Permendikbud Ristek RI Nomor 50 Tahun 2022  menjual baju seragam seperti Pramuka itu dilarang."

Orangtua murid meminta DPRD untuk segera memanggil pihak sekolah dan dinas terkait.

Baca juga: Pangdam XIII/Merdeka Dapat Gelar Tadulako Wawainia Wita Mori di Morowali Utara

Kepala SDN 1 Ratolindo Mufida M Latinapa mengatakan, soal harga seragam sekolah tersebut melalui kesepakatan, dan telah diakomodir koperasi Melati sekolah.

"Soal harga seragam itu sudah disetujui 73 orangtua siswa dalam pertemuan dengar pendapat beberapa waktu lalu, dan tertuang dalam berita acara," ucap Mufida M Latinapa.

Dia menambahkan, koperasi memberikan kebijakan pembayaran dengan cara cicil.(*)