Fraksi PDIP Soroti Intervensi APBDes dan Penanganan Stunting di Banggai Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Fraksi PDIP DPRD Banggai menyoroti sejumlah masalah dalam rapat paripurna nota pengantar Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, di ruang rapat paripurna.

Dari beberapa masalah, kritikan keras Fraksi PDIP DPRD Banggai soal intervensi Pemerintah Kabupaten Banggai pada APBDes. 

Hal itu dibeberkan Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Siti Arya Nurhaenigsih.

Ia mengatakan, meski APBDes tergolong besar setiap desa, namun desa belum bisa berkembang karena adanya intervensi pelaksanaan program pemerintah daerah.

"Sehingga mengabaikan kebutuhan masayarakat yang telah direncanakan melalui musyawarah dusun dan desa," ujar Siti melalui rilis tertulisnya, Kamis (13/6/2024).

Baca juga: DPRD Banggai Gelar Paripurna Nota Pengantar Raperda RPJPD 2025-2045

Diketahui, pemerintah desa di Kabupaten Banggai memang diminta mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Banggai, satu juta satu pekarangan.

Selain itu, dalam program penanganan stunting, selama ini tak ada alokasi dana dari APBD yang digulirkan untuk pemenuhan gizi bagi bayi dan ibu hamil. 

Beban pemenuhan gizi justru dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah desa melalui APBDes setiap tahun. 

Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka Stunting di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Banggai tercatat sebesar 26 persen, kemudian mengalami penurunan tipis menjadi 24,3 persen pada tahun 2022. 

Namun, pada tahun 2023, angka stunting kembali melonjak tajam mencapai 29,1 persen, meningkat sebesar 4,8 persen dari tahun sebelumnya.(*)