Pansus 1 DPRD Sulteng Konsultasi Raperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kemendes PDTT

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Konsultasi Raperda tersebut dilaksanakan di gedung c lantai 2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jl.Tmp Kalibata No 17 Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2024)

Konsultasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus Sri Indraningsih Lalusu, bersama Anggota DPRD lainnya yakni Alimuddin Paada, Winiar Hidayat Lamakarate, Irianto Malingong, Elisa Bunga Allo, Faisal Lahadja, Rahmawati M Nur, Fairus Husen Maskati, Ellen Ester Pelealu, Enos Pasaua, Muh Ismai Junus, dan M. Tahir H Siri. 

Rombongan Anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus satu tersebut diterima oleh Direktur Perencanaan teknis Pembangunan Desa dan Pedesaan, Dewi Yuliani, MO beserta jajarannya.

Baca juga: Pansus 1 DPRD Sulteng Konsultasi Raperda Kepemudaan dan Olahraga dengan Kemenpora RI

Pada kesempatan itu Ketua Pansus Sri Indraningsih Lalusu menyampaikan bahwa Ranperda ini bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa

"Tentunya dalam proses pembentukan perda sampai pada tahap pengesahan nantinya kami butuh petunjuk, masukan, saran dan bimbingan dalam rangka pengayaan isi perda ini sebab bagaimanapun  kementerian desa merupakan induk dalam mengatur desa”ucap politisi PDIP itu. 

Ketua Komisi 1 itu juga menambahkan bahwa pihaknya sebelum melaksanakan konsultasi kamu sudah melakukan uji publik dengan menghadirkan perwakilan setiap daerah/kabupaten yang ada di Sulteng, dan menerima masukan baik dari dinas PMD, kepala desa, tokoh adat dan mayarakat. 

"Olehnya dari uji Publik itu banyak yang menginginkan adanya Perda ini di Sulawesi tengah," Ucap Sri. 

Mendengar itu direktur perencanaan teknis Dewi Yuliani, MP menyampaikan beberapa hal terkait raperda, pertama ia mengapresasi adanya Raperda ini karena sejalan dengan visi kementerian desa. 

"Karena kalau lihat judul Raperda ini sangat terkait dengan tugas tugas dari kementerian desa, pola pola pembangunan dan pemberdayaannya," Dewi Yuliani. 

Ia menambah bahwa Desa sebagai pelaku pembangunan, olehnya Undang Undang Tentang Desa memberikan kewenangan terhadap desa untuk memunculkan karakter lokalnya. 

Pembangunan desa itu arahannya liskusifitas dan berkelanjutan, ia menjelaskan arah pembangunan desa harus lebih peduli terhadap lingkungan.

“Peduli iklim itu sangat kuat ke depan, lingkungan desa tetap lestari, hijau dan seterusnya,” ucap Dewi Yuliani. 

Dwi Yuliani, mencontohkan seperti kabupaten Sigi yang sering mengalami bencana jika sebelumnya desanya mandiri pasti setelah bencana idm akan turun menjadi tertinggal. 

"Pada saat bapak ibu menyusun perda ini dasarnya melihat kondisi desa tadi, maka akan muncul strategi pembangunan yang akan mendorong dan mengatasi desa desa tertinggal tadi," Tuturnya. 

Selanjutnya ia mengingatkan bahwa kementerian desa sedang menyusun RPJPN 2045 RPJMN 2025 - 2029 kedudukan perda akhirnya menginduk kepada peraturan yang sifatnya nasional  bagaimana dia diteruskan sampai ke level program. 

Adapun RPJPN dan RPJMN kita tidak melihat periode seorang kepala daerah, kita lebih melihat kebijakan yang sifat strategis ke depan, membangun desa dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan kualitas hidup serta menanggulangi kemiskinan yang mana tujuan akhir adalah desa mandiri, sebab salah satu keberhasilan idm adalah presentasi desa mandiri. 

"Ukuran keberhasilan dari desa ini adalah desa desanya mandiri, kami lebih mendorong bagaiman ide ide kreatif dari bapak ibu, kebijakan asematris itu bahwa potensinya berbeda persoalannya, berbeda untuk memberdayakan Sulteng akan berbeda dengan lain," Pungkas Dwi Yulianti.