Unjuk Rasa, Warga Walea Besar Tojo Una-una Sulteng Protes Oknum Polisi Kehutanan BTNKT

TRIBUNPALU.CPM, TOUNA - Aliansi Masyarakat Walea Besar (Wabes) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah (Sulteng) berunjuk rasa di depan Kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT), di Ampana.

Unjuk rasa itu berlangsung di depan Kantor BTNKT Jl Sis Aljufri, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

Koordinator Lapangan Samsudin Pay menyebutkan, pengunjuk rasa yang terdiri dari warga Kecamatan Walea Besar.

Unjuk rasa itu dipicu sikap rasisme dari oknum Polisi Kehutanan (Polhut) BTNKT di akun sosial media sosial Facebook.

Oknum polisi kehutanan itu diduga menyinggung persoalan nenek moyang masyarakat Walea Besar, juga soal pendidikan.

“Mestinya polisi kehutanan tidak memantik itu, tidak menyinggung soal suku, soal nenek moyang dan soal daerah,” ucapnya melalui rilis tertulis, Rabu (31/7/2024).

Baca juga: Naik Rakit dan Lalui Bukit, Kapolsek Ulubongka Bagikan Seragam Sekolah di Pedalaman Touna Sulteng

Pengacara LBH Sulteng Agussalim juga melaporkan oknum polisi hutan itu ke pihak kepolisian, usai berunjuk rasa.

“Oknum itu dilaporkan atas perbuatan tidak menyenangkan,” tutur Samsudin Pay.

Warga Walea Besar juga meminta kepada BTNKT tak beraktivitas sebelum menyelesaikan persoalan tersebut.

 “Saya khawatir apalagi menghadapi Pilkada ini kemudian politik lokal akan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengganggu stabilitas keamanan,” ujar Samsudin.

Jika pihak BTNKT tidak melakukan evaluasi, ia khawatir kejadian serupa akan kembali terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna).

“Saya khawatir nanti kejadian serupa akan terjadi di Togean, Una-Una, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di sini di kantor BTNKT di Ampana,”  katanya menambahkan.

Samsudin menilai, kehadiran BTNKT menjadi momok menakutkan di tengah masyarakat karena datang menjalankan program secara tiba-tiba tanpa mendengar aspirasi, sosialisasi dan sebagainya.

“Yang kedua soal antisipasi pemboman pengrusakan karang, pancuran dan lain sebagainya kami setuju, tapi begitu masuk pada hak ekonomi, hak wilayah, hak tanah adat dan lain sebagainya, dipatok. Itu kami sudah gak setuju,” jelas Samsudin.

Baca juga: Fraksi Nasdem Tojo Una-una Minta Dukungan DPR RI untuk Pemekaran Kepulauan Togean

Unjuk rasa itu berupakan aksi kesekian kali warga Walea Besar di Kantor BTNKT.

Pada 22 Mei 2024 lalu, warga juga berunjuk rasa dan berakhir dengan pengrusakan fasilitasi kantor BTNKT.

Pihak Balai TNKT yang akan dimintai tanggapannya terkait unjuk rasa mempersilakan awak media datang kembali di lain waktu.

Pegawai BTNKT menyebut kepala balai sedang mengikuti ujian kedinasan.(*)