Larangan Paskibraka Pakai Jilbab

MUI dan Muhammadiyah Sorot Larangan Paskibraka Pakai Jilbab

Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Kiai Cholil menyarankan sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja.

Editor: mahyuddin
HANDOVER
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KHCholil Nafis menyatakan dugaan pelarangan penggunaan Jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais. 

TRIBUNPALU.COM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KHCholil Nafis menyatakan dugaan pelarangan penggunaan Jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.

“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, dikutip dari MUIDigital, Rabu (14/8/2024).

Dia pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus.

“Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka,” kata dia.

Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Kiai Cholil menyarankan sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja.

“Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” ujar KH Cholil Nafis menambahkan.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan.

Baca juga: PPI Sulawesi Tengah Kecam Pengukuhan Paskibraka Pusat 2024 Tanpa Hijab

Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

“Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati,” ujar Dadang Kahmad.

Ia mengingatkan, Jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan.

Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab.

Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang “memaksa” Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

Sebelumnya, kabar Paskibraka 2024 wajib copot Jilbab menjadi pembahasan publik.

Sejumlah foto juga menyebar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab.

Padahal diketahui ada beberapa daerah yang perwakilan Paskibraka perempuannya mengenakan Jilbab.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved