Dukcapil Palu Luncurkan Program TAS GRATIS di HUT Kemerdekaan RI ke-79

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zhikra

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu, meluncurkan program inovasi Utilitas Integrasi Data Diri Sendiri ( TAS GRATIS ) di HUT RI ke-79.

Peluncuran ini dilaksanakan di Halaman Kantor Wali Kota Palu, Jl Balaikota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sabtu (17/8/2024) pagi.

Peluncuran program ini diresmikan langsung Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, didampingi Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido, Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti, serta Kepala Dukcapil Palu Walawati.

Baca juga: Keberanian Para Pahlawan Dihormati dalam Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Banggai

Program TAS GRATIS merupakan upaya pemanfaatan identitas kependudukan sebagai pengganti KTP elektronik secara digital.

Program TAS GRATIS juga merupakan salah satu program inovasi Dukcapil Palu, bekerja sama dengan berbagai layanan publik lainnya.

Menurut Kepala Dukcapil Palu, Walawati menyampaikan bahwa program ini dapat memudahkan masyarakat dengan tingkat mobilitas tinggi.

Baca juga: Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Lingkup Pemprov Sulteng Berjalan Lancar

"Jadi, dalam mengurus dokumen kependudukan hanya dalam genggaman kita semua, ujar Walawati, Sabtu (17/8/2024) pagi.

Walawati juga menambahkan bahwa Identitas Kependudukan Digital sebenarnya sama dengan KTP elektronik.

"Sebenarnya sama Identitas Kependudukan Digital dengan KTP elektronik. Namun, datanya lebih akurat, karena langsung tersambung dengan server kita. Dan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden, pelayanan publik berbasis digital," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Donggala Imbau Calon DPRD Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

Diketahui, Dukcapil Palu menargetkan lebih awal program ini kepada pemerintah Kota Palu, agar pelayanan segera menggunakan KTP Digital.

Dukcapil Palu juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palu, termasuk pihak swasta, perbankan, pembiayaan, untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Kami menghimbau, karena dalam IKD itu, data sudah terintegritas. Jadi lebih akurat, dan mengurangi penipuan," ujar Walawati. (*)