Sulteng Hari Ini
Pentingnya Kualitas Produk Hukum Jadi Sorotan dalam Rakor Penyusunan Perda
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Fasilitasi Produk Hukum Kemendagri turut bergabung melalui Zoom.
TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Biro hukum Adiman, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota Tahun 2024.
Rapat ini berlangsung di Hotel BW, Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Kamis (22/8/2024).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Fasilitasi Produk hukum Kemendagri turut bergabung melalui Zoom.
Baca juga: IHSG dan Rupiah Terjun Bebas Imbas Demo Anti-Pembegalan Demokrasi
Karo hukum Adiman menekankan pentingnya pelaksanaan Rakor ini sebagai langkah strategis dalam penyusunan Program Pembentukan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
Adiman berharap agar program-program yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dapat disetujui dan ditetapkan untuk tahun 2025.
Adiman mengingatkan agar Kabag hukum dan Bapemperda DPRD memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan berkualitas tinggi.
Baca juga: Ikut Aksi Demo Depan DPR RI, Reza Rahadian : Indonesia Bukan Milik Keluarga Tertentu
Kualitas ini mencakup aspek tertib kewenangan, prosedur, substansi, serta implementasi.
Lebih lanjut, Gubernur yang diwakili oleh Karo hukum berharap agar produk hukum hasil inisiatif DPRD dapat diimplementasikan dengan baik.
Hal ini penting untuk mengatasi berbagai keluhan dan dorongan dari anggota DPRD terkait penerapan Perda yang sering kali tidak berjalan sesuai harapan.
Acara Rakor ini juga dihadiri oleh Kanwil hukum dan HAM serta Bapemperda dari kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. (*)
| HUT ke-80 Komlekad, Komlekdam Palaka Wira Bagi Hadiah dan Makan Bersama Prajurit di Kota Palu |
|
|---|
| Brigpol Akyko Micheel Kapito Wakili Indonesia di Timnas Teqball SEA Games Thailand 2025 |
|
|---|
| Dosen Hukum Tata Negara Unismuh Palu Nilai Putusan MK Soal Larangan Polri di Jabatan Sipil Keliru |
|
|---|
| Bonus Demografi Bisa Jadi Ancaman, Mahasiswa Untad Didorong Siap Hadapi Indonesia Emas 2045 |
|
|---|
| Kolaborasi TP-PKK dan KPID, Edukasi Tontonan Sehat untuk Ibu dan Anak Diperkuat di Sulteng |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/dasfjasndjnsjnda.jpg)