TAG
Adiman
-
Gubernur Sulawesi Tengah telah berhasil membentuk kabinet baru di akhir tahun sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.
6 hari lalu
-
BKD masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, termasuk rekomendasi terkait Pengawasan Lainnya yang Ditugaskan (PLAID).
Kamis, 18 Desember 2025
-
Anwar Hafid juga mengungkapkan akan mengundang Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas untuk mengukuhkan pos bantuan hukum Desa itu.
Sabtu, 22 November 2025
-
Ia juga menekankan bahwa dalam personel itu tidak melibatkan secara penuh ahli hukum untuk bergabung didalamnya.
Sabtu, 22 November 2025
-
Sekitar 500 massa aksi yang didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kabupaten Donggala.
Rabu, 5 November 2025
-
Kata Adiman, langkah ini menjadi bagian dari strategi penataan birokrasi yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur
Kamis, 10 April 2025
-
Mereka dipolisikan atas tuduhan pencurian buah sawit di areal PT Agro Nusa Abadi (ANA), surat panggilan juga telah dilayangkan oleh Polres Morut.
Selasa, 18 Maret 2025
-
Surat edaran ini ditandatangani Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, pada 6 Januari 2025.
Selasa, 4 Februari 2025
-
Adiman menyebutkan bahwa larangan ini merupakan aturan yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2025.
Sabtu, 25 Januari 2025
-
Menurutnya, tenaga honorer tetap dapat bekerja di unit kerja masing-masing tanpa ada kebijakan untuk merumahkan mereka.
Jumat, 24 Januari 2025
-
Menurut Adiman, hal ini menjadi perhatian penting bagi calon PPPK untuk memahami aturan sebelum menerima posisi.
Jumat, 24 Januari 2025
-
Adiman menekankan bahwa seluruh proses seleksi, mulai dari pendataan SK honorer hingga pengolahan hasil, telah dilakukan secara komputerisasi.
Rabu, 22 Januari 2025
-
Dokumen tersebut berisi kumpulan kejanggalan dalam proses seleksi hingga dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) siluman.
Rabu, 22 Januari 2025
-
Hal ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) minggu lalu bersama Komisi I DPRD Sulteng dan perwakilan tenaga honorer.
Rabu, 22 Januari 2025
-
Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk menggali informasi terkait temuan yang disampaikan oleh tenaga honorer.
Selasa, 14 Januari 2025
-
Dalam rapat tersebut, Adiman menegaskan bahwa BKD tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan salah satu pelamar PPPK.
Senin, 13 Januari 2025
-
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ujian yang diikuti ribuan peserta di wilayah tersebut.
Kamis, 12 Desember 2024
-
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Fasilitasi Produk Hukum Kemendagri turut bergabung melalui Zoom.
Kamis, 22 Agustus 2024
-
Salah satu upaya dengan menggelar pameran layanan publik dan produk karya cipta dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) se-Sulteng.
Selasa, 13 Agustus 2024
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved