Dapat Anggaran Rp 21.2 Triliun di 2025, Kemenkumham Fokus pada Empat Program

TRIBUNPALU.COM - Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memaparkan bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun 2025 sebesar Rp21.203.053.318.000 (dua puluh satu triliun dua ratus tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Supratman Andi Agtas menyebutkan, Kemenkumham fokus pada empat program.

“Pagu anggaran Kemenkumham sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sumbernya rupiah murni sebesar Rp17.883 triliun, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp3.319 triliun,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Baca juga: Harapan Paus Fransiskus: Masyarakat Indonesia Jauhi Fundamentalisme dan Kekerasan

Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada empat program Kemenkumham, yaitu penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen.

Selain itu, anggaran tersebut turut diberdayakan oleh Kemenkumham untuk mendukung prioritas nasional 2025. 

“Disepakati anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2025 yang didukung oleh Kemenkumham sebesar Rp94.930 miliar, dengan total 23 output, yang dimandatkan kepada sembilan Unit Eselon I,” jelas Supratman Andi Agtas dalam ruang rapat Komisi III DPR RI.

Baca juga: Harapan Paus Fransiskus: Masyarakat Indonesia Jauhi Fundamentalisme dan Kekerasan

Supratman Andi Agtas menerangkan bahwa Kemenkumham menargetkan PNBP tahun depan sebesar Rp8.341 triliun.

Kemenkumham akan mengambil sejumlah kebijakan PNBP untuk mencapai target ini, di antaranya penataan regulasi jenis dan tarif PNBP, juga peningkatan inovasi layanan berbasis elektronik.

Dalam raker ini, Kemenkumham juga menyampaikan sejumlah kegiatan strategis tahun 2025 dari berbagai bidang layanan yang ada.

Misalnya di bidang imigrasi, Kemenkumham akan melanjutkan kebijakan golden visa dan pengembangan aplikasi teknologi informasi.

Baca juga: Paroki Santa Maria Palu Akan Gelar Misa Agung Bersama Paus Fransiskus Secara Daring

Ada pula kegiatan-kegiatan strategis di bidang kekayaan intelektual, pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Hukum Umum (AHU), perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kegiatan strategis Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) yaitu implementasi akademi kekayaan intelektual, tahun tematik desain industri, dan program patent examiners go to industries,” jelas Supratman Andi Agtas.

Sebelumnya, Kemenkumham mengusulkan anggaran 2025 sebesar Rp26.9 triliun.

Baca juga: BPKAD Sulteng Terapkan Aplikasi SIMPAN-NG untuk Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas mengeluarkan pagu indikatif Kemenkumham senilai Rp21.2 triliun.

Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Kemenkumham tidak mengajukan penambahan pagu anggaran lagi, namun akan mengoptimalkan anggaran yang ada.

Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka pagu anggaran Kemenkumham tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.575 triliun.

Sementara itu, Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng juga menyambut baik atas informasi tersebut, ia berharap agar pagu anggaran tersebut menjadi penguat dalam komitmen Kemenkumham RI guna menghadirkan layanan prima yang berdampak bagi pembangunan bangsa dan negara.

Baca juga: DPRD Sulteng Bahas Penyampaian Dan Penyerahan Laporan Komisi Terkait APBD 2025

Sebagai perpanjangan tangan tugas dan fungsi Menkumham di wilayah, Hermansyah Siregar juga memastikan akan terus berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran agar tepat sasaran dan tepat manfaat.

“Pastinya ini jadi hal yang kita syukuri serta menjadi amanah baru lagi, yang mesti dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, bernilai mutu, berkualitas serta memiliki  dampak yang sangat besar bagi kemajuan bangsa yang kita cintai ini,” tutup Hermansyah Siregar. (*)