KPID Sulteng Evaluasi Konten Penyiaran, Dorong Optimalisasi Tayangan Lokal di Jam Prime Time

1.

"Ini tahun ketiga kami menggelar rapat evaluasi bersama lembaga penyiaran televisi dan radio. Evaluasi ini sesuai dengan amanat undang-undang penyiaran, yang salah satunya mengatur keberagaman konten, termasuk konten lokal," ujar Ramadhan.  

Ramadhan menyebutkan, dari 18 televisi berjaringan di Sulawesi Tengah, baru 10 lembaga penyiaran yang memenuhi kewajiban menayangkan konten lokal. 

Namun, beberapa di antaranya masih menayangkan konten lokal di luar waktu prime time, yaitu pada jam-jam dini hari dengan jumlah penonton yang rendah.  

Baca juga: Wali Kota Palu Lepas Peserta Korpri Fun Run 5K dan Jalan Santai

"Peraturan KPI mengatur bahwa 30 persen tayangan lokal harus ditayangkan di waktu prime time, yaitu antara pukul 18.00 hingga 22.00. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan lembaga penyiaran agar yang belum memiliki konten lokal segera memproduksinya, dan bagi yang sudah, agar menayangkannya di waktu yang strategis," jelasnya.  

Menurut Ramadhan, penyiaran konten lokal di waktu prime time memiliki dampak yang signifikan dalam mempromosikan budaya, kebijakan, serta potensi pariwisata Sulawesi Tengah di tingkat nasional.  

"Kami berharap lembaga penyiaran berjaringan dapat mematuhi aturan ini, karena konten lokal yang ditayangkan secara nasional akan mengangkat kearifan lokal, budaya, dan potensi daerah kita," tambahnya.  

KPID Sulteng juga akan melaporkan hasil evaluasi ini kepada KPI Pusat sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang tidak memenuhi kewajibannya.  

"Kami akan terus mendorong agar lembaga penyiaran berjaringan memaksimalkan produksi dan penyiaran konten lokal di Sulawesi Tengah sesuai peraturan yang berlaku," pungkas Ramadhan.  

Melalui rapat evaluasi ini, KPID Sulteng menegaskan komitmennya untuk mendukung keberagaman konten penyiaran dan memperkuat identitas lokal Sulawesi Tengah di tengah arus media nasional. (*)