Presiden Prabowo Umumkan UMP Buruh Naik 6,5 Persen di Tahun 2025

TRIBUNPALU.COM - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen. 

Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Jumat (29/11/2024). 

“Menaker telah mengusulkan untuk menaikkan UMP sebesar 6 persen, namun setelah berdiskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5 persen,” jelas Prabowo dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa penetapan upah secara sektoral, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan daerah setempat. 

Ketentuan lebih rinci terkait hal ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang akan segera diterbitkan.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyebutkan kemungkinan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan UMP pada kisaran 6 persen hingga 6,5 persen. 

Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan tertulis pada Jumat 29 November 2024.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI mengatakan, informasi tersebut diterimanya setelah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.

Menurut Said, kebijakan kenaikan UMP tahun 2025 ini bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan buruh sekaligus mendukung kelangsungan dunia usaha. 

“Kenaikan upah minimum yang diputuskan akan berada di kisaran 6 persen hingga 6,5 persen,” ungkapnya.

Said juga menambahkan bahwa kenaikan upah minimum untuk sektor tertentu di provinsi dan ibu kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah setempat.

“Nilai kenaikan upah minimum sektoral, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan daerah masing-masing,” paparnya.

Pantauan Bisnis, sejumlah menteri hadir di Istana Kepresidenan pada siang hari itu untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden. 

Menteri-menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Yassierli, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, serta beberapa pejabat lainnya. (*)