Kepala BPKAD Sulteng Implementasikan SP2D Online untuk Pengelolaan Keuangan Daerah 2025

-

Selain itu, Bahran menekankan bahwa digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. 

"Pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga budgeting, kini terintegrasi secara nasional. Tahun 2025 juga akan menjadi tahun evaluasi APBD pertama secara nasional, dengan pengawasan langsung dari KPK," jelas Bahran.

Bahran juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Bahran menambahkan, seluruh pihak ketiga yang terlibat dalam proyek pemerintah wajib memiliki rekening di Bank Sulteng untuk memastikan kelancaran transaksi. 

Baca juga: Natal Bersama di Palolo: Wakil Bupati Sigi Ajak Jaga Harmoni dalam Keberagaman

"Pihak ketiga, terutama yang mengerjakan proyek besar seperti di Bina Marga, Cikasda, Perkimtan, dan Dinas Pendidikan, wajib membuka rekening di Bank Sulteng. Jika tidak, transaksi akan gagal," kata Bahran.

Bahran mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk serius mengikuti materi yang disampaikan. 

"Sosialisasi hari ini adalah momen penting untuk memahami apa yang akan kita kerjakan pada tahun 2025. Ini adalah langkah besar menuju pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel," pungkas Bahran. (*)