Menteri Satryo Soemantri Dipanggil DPR RI, Minta Penjelasan Soal Kisruh di Kemendikti Saintek

TRIBUNPALU.COM - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri akan dipanggil DPR RI hari ini pada Rabu (22/1/2025).

Pemanggilan itu berkaitan dengan kisruh unjuk rasa oleh pegawainya yang terjadi di kantor Kemendikti Saintek, Senin (20-1-2025) kemarin. 

Menteri Satryo Soemantri dipanggil melalui penyampaian oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

 "Insya Allah besok (hari ini), hari Rabu, kami akan Raker (Rapat Kerja) dengan Pak Mendikti beserta seluruh jajaran," kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Raker itu dijadwalkan untuk meminta penjelasan Satryo mengenai kisruh di kementeriannya tersebut.

"Nah di forum itulah kemungkinan kita akan tabayyun. Sebenarnya apa ini yang terjadi di Kemendikti, sehingga menimbulkan sorotan publik kemarin itu. Sungguh mengagetkan kita semua itu," ujarnya.

Lalu juga mengingatkan mengenai pentingnya para pemimpin di Kemendikti Saintek untuk meneladani prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara.

Dia menekankan, perlunya menjalankan filosofi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, dalam kepemimpinan dan pelaksanaan tugas.

"Kalau tiga prinsip ini dijalankan, saya rasa persoalan di Kemdikti seperti kemarin tidak akan terjadi," ungkap Lalu.

Klaim Tidak Akan Dipanggil Prabowo

Sebelumnya, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kisruh yang terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Satryo mengaku telah melaporkan persoalan itu melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy.

"Sudah (melapor ke Prabowo). Saya melapornya lewat (Sekretaris Kabinet) Mayor Teddy, kemudian Mayor Teddy menyampaikan kepada Pak Presiden," kata Satryo saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).

Hal itu disebut Satryo bahwa Presiden Prabowo bahkan tak mempermasalahkannya.

Ia mengklaim tidak menerima arahan atau perintah khusus soal polemik yang terjadi itu.