Pangeran Harry Terancam Deportasi Jika Terbukti Berbohong soal Narkoba

TRIBUNPALU.COM - Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, diminta untuk mengungkapkan dokumen imigrasi milik Pangeran Harry.

Isu tentang dugaan Duke of Sussex berbohong terkait penggunaan obat terlarang di masa lalu saat berimigrasi ke AS semakin hangat dibicarakan, seiring dengan kebijakan baru yang diterapkan oleh Donald Trump.

Heritage Foundation, sebuah lembaga riset yang berpusat di Washington, mengajukan gugatan untuk meminta agar dokumen visa Pangeran Harry dipublikasikan, menurut laporan dari New York Post.

Heritage Foundation mengungkapkan bahwa mereka ingin memeriksa apakah Pangeran Harry telah mengungkapkan penggunaan narkoba dalam permohonan visa AS-nya.

Baca juga: Universitas Terbuka Palu Wisuda 263 Mahasiswa Hari Ini, Didominasi Fakultas FKIP

Sebelumnya, Donald Trump menyarankan bahwa Pangeran Harry bisa saja dideportasi dari AS jika terbukti memberikan informasi palsu terkait penggunaan narkoba dalam formulir visanya.

Meski istrinya, Meghan Markle, adalah warga negara AS dan anak-anak mereka memiliki kewarganegaraan ganda, pernyataan Trump ini menyoroti kemungkinan dampak serius bagi Pangeran Harry.

Pangeran Harry dan Meghan Markle pindah ke Montecito, California, pada tahun 2020.

Namun, dalam memoarnya tahun 2023, Spare, Harry mengungkapkan bahwa ia mengonsumsi kokain, ganja, dan jamur psikedelik di masa mudanya.

Baca juga: Gubernur Sulteng Resmi Buka Raker Pengprov Taekwondo Indonesia di Palu

Hal ini memicu pertanyaan tentang apakah Harry mengungkapkan riwayat penggunaan narkoba tersebut saat mengajukan permohonan visa AS.

Heritage Foundation mempertanyakan mengapa Pangeran Harry diizinkan masuk ke AS pada 2020 mengingat tuduhan penggunaan narkoba tersebut.

Di AS, pemohon visa diwajibkan untuk mengungkapkan apakah mereka pernah mengonsumsi narkoba.

Jika informasi ini disembunyikan atau dipalsukan, bisa berakibat pada deportasi.

Sebagai respons, Heritage Foundation mengajukan gugatan terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) setelah permintaan mereka berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA) ditolak.