DPR RI Soroti Kelangkaan Elpiji 3 Kg, Distribusi dan Subsidi Harus Segera Diperbaiki

TRIBUNPALU.COM - Anggota Komisi XII DPR, Nevi Zuairina, menyoroti kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg yang marak terjadi di sejumlah wilayah Jakarta akhir-akhir ini. 

Menurutnya, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan pasokan, tetapi juga mengindikasikan kelemahan sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang harus segera ditangani.

Nevi menegaskan bahwa kelangkaan elpiji bersubsidi tersebut berdampak signifikan pada kalangan masyarakat rentan, termasuk rumah tangga berpenghasilan minim dan pelaku usaha mikro yang mengandalkan gas 3 kg untuk kebutuhan harian.

"Kesulitan mendapatkan elpiji membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat," ujar Nevi di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca juga: Raden Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo, Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Menurutnya, Pemerintah tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

Penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, lanjut Nevi, distribusi elpiji 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. 

Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Baca juga: HTI Ajak Masyarakat Palu Bela Palestina Melalui Aksi Damai

"Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," kata Nevi.

Selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini.

Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.

Nevi mendapat informasi dari berbagai pihak, bahwa banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.

"Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas."