Sufmi Dasco Ahmad: Beberapa Menteri Tidak Seirama dengan Prabowo

TRBUNPALU.COM - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan isyarat akan melakukan pergantian menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. 

Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberhentikan para menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo menegaskan rakyat mendesak agar pemerintah bekerja murni untuk kepentingan mereka.

"Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," kata dia.

Sinyal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Pangkalan Jual Elpiji 3Kg Tak Sesuai HET, Disperindag Palu Ancam Beri Sanksi Hingga Pencabutan Izin

Dia mengungkapkan ada menteri yang tidak seirama saat bekerja bersama Prabowo. Namun, Dasco tidak menyebut nama menteri yang dimaksud tersebut.

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama," sambungnya.

Dasco lalu mengungkapkan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, maka tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya.

Hanya saja, dia tidak menjelaskan apakah yang dimaksud terjadi selanjutnya terkait reshuffle atau tidak.

"Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa," imbuh Dasco.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan Gaji untuk Tenaga Honorer Non-Database BKN

5 Menteri Layak di-Reshuffle Versi Celios

Sebelumnya, lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat merilis survei terkait kinerja dari menteri Prabowo dengan tajuk 'Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan' pada Selasa (21/1/2025).

Menteri Layak di-Reshuffle di Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

"30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan."

"Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi. Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG," demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.

Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu -39 dalam kategori 'Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama'.

Baca juga: Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Oknum Kades di Sigi, Tersangka Tidak Ditahan, Ini Alasannya

Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Energi dan Lingkungan

Sementara, pada bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu di-reshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Adapun Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak di-reshuffle yaitu 56 poin.

Raihan poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.

Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.

Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.

"Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia," tulis Celios.

Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu -45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: PT CPM Tegaskan Tidak Ada Pemutusan Kontrak dengan AKM, Penyesuaian Dilakukan Sesuai Regulasi

"Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi," tulis Celios.

Sementara, Bahlil dianggap layak di-reshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

Baca juga: Warga Buol Sulteng Berjuang Lawan Tumor Ganas Dapat Kunjungan Pimpinan MPR di Makassar

Lalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak di-reshuffle.

Dia memperoleh poin -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.

Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

Politisi PAN tersebut layak di-reshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.

Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.

"Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya," tulis Celios.

Menteri yang Layak di-Reshuffle di Bidang HAM

Di bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk di-reshuffle versi survei Celios.

Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.

"Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM," tulis Celios.

Baca juga: Kapolda Sulteng: Purnawirawan Polri Diharapkan Terus Jadi Panutan di Masyarakat

Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin -35.

Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.

Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.

"Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain," tulisnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com