Hari Pertama Operasi Keselamatan Tinombala Tercatat 2.637 Pelanggaran dan 2 Kecelakaan di Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Hari pertama pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala 2025 di wilayah Sulawesi Tengah mencatat 2.637 kasus pelanggaran lalu lintas. 

Jumlah ini meningkat 71 persen dibandingkan dengan periode yang sama dalam operasi serupa tahun sebelumnya.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Winartono, mengungkapkan bahwa ribuan pelanggaran tersebut terdiri dari 340 pelanggaran yang terekam melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis, 28 pelanggaran melalui ETLE mobile, serta 900 pelanggaran yang diberikan sanksi berupa teguran.

Baca juga: Menkes "Ancam"Berikan Sanksi Bagi Dinkes Provinsi yang Tak Mau Validasi KRIS RS

“Jumlah pelanggaran tersebut naik 71 persen bila dibandingkan dengan H1 Operasi Keselamatan Tinombala tahun 2024,” jelas Kombes Pol Djoko Winartono di Palu, Rabu (12/2/2025).

Selain pelanggaran lalu lintas, pada hari pertama operasi ini juga tercatat dua kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). 

Baca juga: Polres Morowali Terima Hibah Dua Kendaraan Dinas dari PT IMIP

Angka tersebut mengalami penurunan 60 persen dibandingkan dengan H1 Operasi Keselamatan Tinombala 2024. 

Beruntung, dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan.

Djoko menilai, tingginya jumlah pelanggaran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, meskipun pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya preemtif dan preventif selama operasi berlangsung.

Baca juga: Evaluasi APBD 2024, Realisasi 89,78 Persen, Sejumlah Perangkat Daerah Alami Deviasi

“Tidak ada kata terlambat untuk tertib berlalu lintas. Dengan mematuhi aturan, berarti kita menjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri, keluarga, serta pengguna jalan lainnya,” pungkasnya.

Operasi Keselamatan Tinombala 2025 digelar untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat, mengurangi angka kecelakaan, serta menekan pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. (*)