Dialog Buruh dan NGO di Sulawesi Tengah Ungkap Jam Kerja Tinggi Jadi Faktor Kecelakaan Kerja

TRIBUNPALU.COM, PALU -  Keselamatan kerja menjadi fokus pembahasan dialog sosial industri nikel bertajuk "Menuju Zero Accident di Sulawesi Tengah”.

Kegiatan itu digelar organisasi buruh dan Non-Governmental Organization (NGO) di Swissbell Hotel, Jl Malonda, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Dalam pertemuan itu, sejumlah serikat pekerja mengungkap berberbagai data kecelakan kerja yang terjadi di kawasan Industri.

Data itu mencerminkan nyawa para buruh bagi perusahaan hanya sekadar aset atau investasi yang bisa ditimbang bobot biaya-dan-keuntungan (costs and benefits) demi menjaga produktivitas perusahaan serta menekan biaya operasional.

Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) dalam dialog itu membagikan survei periode Mei-Juli 2024 terkait keselamatan kerja kawasan Industri Morowali.

Baca juga: Sulrahman Harap Semua Perwakilan Serikat Buruh Dapat Terlibat dalam Formulasi Survei Morowali

Survei itu merupakan upaya untuk menggali masalah utama di kawasan industri Morowali yang bisa mengakibatkan tingginya angka kecelakaan kerja, sepanjang sejarah berdirinya kawasan tersebut. 

Survei ini bertujuan memberikan kritik dan masukan terkait buruknya kondisi kerja kawasan industri Morowali. 

Catatan Sembada Bersama Indonesia sejak tahun 2019 sampai 2025 telah terjadi 104 kecelakaan kerja di semua smelter nikel Indonesia, mengakibatkan meninggal dunia sejumlah 107 orang dan luka-luka 155 orang.

Paling terbaru kejadian Februari 2024 di departemen ferronickel PT Ocean Sky Metal Industry-seorang pekerja meninggal dunia. 

Data Rasamala Hijau Indonesia juga mencatat kecelakaan kerja smelter dan pertambangan sebanyak 38 insiden dengan total korban 120 dan 32 orang, di antaranya meninggal dunia sepanjang tahun 2024.

Presiden FPE KSBSI Riswan Lubis mengatakan, hasil survei menemukan empat hal penting penyebab tingginya kecelakaan kerja di kawasan industri Morowali.

Yaitu faktor manusia termasuk kelalaian pekerja, faktor lingkungan kerja (environmental), faktor APD yang kurang memadai dan faktor kerusakan alat.

"Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa ada permasalahan besar terkait implementasi dari sistem K3 yang sudah mereka miliki. Lemahnya implementasi budaya keamanan dan K3 ini disebabkan adanya pembiaran yang dilakukan pengawas," kata Riswan melalui rilis tertulis diterima TribunPalu.com, Kamis (27/2/2025).

"Selain itu, kami juga menemukan bahwa hubungan kerja yang tidak harmonis antara pekerja TKA dan pekerja lokal memperparah buruknya implementasi sistem K3.”

Dari keempat faktor dan dua permasalahan implementasi K3 tersebut, FPE KSBSI juga mendapati alasan-alasan lain yang dapat menambah potensi angka kecelakaan kerja di kawasan industri Morowali.

Baca juga: Dinas Pariwisata Sulteng Pastikan Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Event

Yaitu akumulasi kelelahan pekerja yang didapatkan dari tingginya waktu kerja.

Rata-rata pekerja bekerja 56 jam dalam seminggu atau 225 jam dalam sebulan.

Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah karena tingginya jam kerja yang terus menerus dilakukan pekerja akan menghasilkan kondisi fisik yang lebih lemah dan meningkatkan paparan penyakit.

"Penelitian ini juga melihat fakta bahwa bagaimana pekerja perempuan memiliki tantangan tersendiri yang spesifik dengan gender akibat dominasi jumlah laki-laki yang ada kawasan industri. Masalah minimnya sanitasi dan permasalahan higienitas di dalam kawasan industri juga mempengaruhi ketakutan pekerja perempuan di luar isu relasi kerja," jeas Riswan.

Dia menambahkan, Jam kerja tinggi juga dihadapi juga pekerja perempuan.

Mereka harus bekerja rata-rata 52 jam dalam seminggu.

Ini menjadikan beban ganda yang dihadapi pekerja perempuan lebih berat jika disandingkan peran domestik mereka dan berakibat akumulasi lelah yang semakin tinggi.

Catur Widi dari Rasamala Hijau menambahkan, dalam kecelakaan kerja, buruh adalah korban.

Sehingga dalam setiap upaya perbaikan pada sistem kecelakaan dan kesehatan kerja harus berbasis pada upaya melindungi buruh dalam bekerja.

"Selama ini buruh seringkali jadi pihak paling lemah ketika kecelakaan kerja atau setelah kecelakaan kerja, seperti dianggap yang paling bertanggung jawab ataupun tidak lagi mendapatkan kepastian kerja akibat kecelakaan kerja. Buruh sehat saja sering jadi korban PHK, apalagi yang kena dampak kecelakaan kerja," papar Catur Widi.

Perwakilan TuK Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu juga membagikan data penelitian terkait dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pekerja dan warga sekitar kawasan industri Morowali.

Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Publik TuK Indonesia Abdul Haris menyebutkan, komponen lingkungan pada air, udara dan tutupan lahan di sekitar kawasan industri Morowali terdapat cemaran yang melebihi ambang batas.

Baca juga: Dukung Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan, Bupati Banggai Resmikan Kantor Camat Toili Jaya

Khususnya, cemaran terhadap udara dapat menimbulkan risiko kesehatan serius. 

Temuan itu dibuktikan dengan laporan puskesmas Bahodopi 2023, bahwa kasus ISPA mengalami lonjakan dari tahun sebelumnya sebesar 55.527 kasus.

 Angka itu empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Dampak lebih serius akan dirasakan pekerja setelah 10 tahun. Potensi gangguan fungsi tubuh, dan yang lebih parah bisa berisiko terkena kanker karena polutan ini bersifat karsinogenik," ucap Abdul Haris.(*)